PSBB Lagi, ini kata Anggota Komisi IX DPR RI (Anwar Hafid)

Jumat, 08 Januari 2021 11:37

Anwar

Anggota DPR-RI Komisi IX Anwar Hafid, kembali menyoroti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang rencananya akan dilaksanakan 11-25 Januari 2021. Anwar Hafid menyampaikan beberapa poin masukan penting terkait keputusan pemerintah tersebut.

Pertama, pemerintah wajib melakukan evaluasi menyeluruh terkait efektivitas pelaksanaan PSBB selama ini. Buktinya pelaksanaan PSBB yang sudah berjilid-jilid belum mampu menekan angka penularan Covid-19. Karena itu, hal terpenting adalah PSBB yang dilakukan benar-benar harus ketat, bukan sekedar ultimatum tapi sangsi yang tegas bagi mereka yang melanggar protokol Kesehatan.

Selain itu, hal yang juga penting untuk di evaluasi adalah adanya ‘isu jual beli surat sakti hasil test covid’ utamanya untuk mereka yang melakukan perjalanan. Pemerintah mesti berani melakukan evaluasi akan hal ini, bukan sekedar berfokus pada penerapan harga rapid test atau swab test, tegas Anggota Fraksi Partai Demokrat Tersebut.

Kedua, Anwar Hafid juga menyampaikan sebaiknya masing-masing kepala daerah yang berada pada zona merah dengan tingkat penularan tinggi untuk berani melakukan lockdown. Serta memastikan bahwa selama pelaksanaan lockdown tersebut mobilitas orang dari luar daerah yang berpeluang menjadi pembawa virus benar-benar ketat.

“Bahkan bila perlu, rapid test, swab test bagi mereka yang melakukan melakukan perjalanan, dilaksanakan pada saat di terminal kedatangan bukan saat keberangkatan dan ditanggung oleh pemerintah. Sehingga data akurat, mobilitas setiap orang benar-benar update dan tidak bisa direkayasa” ulas Anwar Hafid.

Karena itu, upaya implementasi 3T yakni Testing, Tracing dan Treatment harus benar-benar di laksanakan di setiap daerah, utamanya bagi daerah-daerah yang tingkat penularanya massif baik di bandara, Pelabuhan dan terminal, hendaknya pula pelaksanaan 3T tersebut dilaksanakan benar-benar gratis.

Selain itu hal ketiga yang juga tidak bisa dilupakan adalah keseriusan pemerintah memberikan bantuan ‘jaminan sosial’ kepada masyarakat. Utamanya, bahan makanan serta asupan gizi yang baik. Karena, upaya penyembuhan dan penguatan akan imunitas juga sangat penting baik kepada mereka yang terpapar maupun mereka yang berpotensi terpapar.

“Karena jangan sampai kita hanya sibuk melakukan pembatasan, sementara kebutuhan pangan dan asupan gizi rakyat tidak terpenuhi akibat PSBB. Karena itu hendaknya, pemerintah dalam penanganan Covid-19 harus benar-benar berpikir dan bertindak komprehensif”, tutup Anwar Hafid.

Berita Lainya

Nasional

Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain

Nasional

Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit

Nasional

Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak

Nasional

Ibas Kritisi Bantuan UMKM

Nasional

Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi

Nasional

Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Nasional

Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran

Nasional

Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020

Berita: Nasional - Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain •  Nasional - Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit •  Nasional - Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak •  Nasional - Ibas Kritisi Bantuan UMKM •  Nasional - Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi •  Nasional - Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat •  Nasional - Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran •  Nasional - Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020 •