Proses Pengangkatan PPPK Guru Tak Sebatas Wewenang Kemendikbudristek

Jumat, 21 Juni 2024 13:43

bpk dy (1)

Kejelasan nasib ribuan guru dengan status Prioritas 1 (P1) hasil seleksi PPPK 2021 belum menemukan titik terang. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, proses tersebut masih menyisakan ribuan orang yang hingga saat ini disinyalir masih belum mendapatkan penempatan tugas sebagai ASN atau bahkan sekadar maju ke tahap pemberkasan. 

Menerima aspirasi puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama (P1) Jawa Barat serta Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan bahwa proses pengangkatan guru honorer tak sekedar domain dari Kemendikbudristek. Dijelaskannya bahwa proses tersebut juga melibatkan beberapa kementerian lain mulai dari sisi teknis perekrutan hingga anggaran.

“Perlu diketahui bahwa proses ini bukan domainnya Kementerian Pendidikan saja. Di situ ada Kemenpan-RB sebagai panitia seleksi nya, lalu ada juga Kemendagri yang menawarkan kepada daerah untuk menyiapkan formasi dan ada kementerian keuangan yang menyiapkan alokasi anggarannya. Mungkin Kemendikbud lebih kepada jumlah kebutuhan dan bagaimana seleksi, asesmen dilakukan,” jelasnya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Sebelumnya Dede Yusuf memaparkan bahwa konsep peralihan pegawai honorer menjadi PPPK sebenarnya berawal sejak 2018. Adapun skema pengangkatan PPPK yang disepakati oleh Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemendikbud dan Kementerian lain baru dirancang ada 2020. Skema tersebut lantas menghadirkan program rekrutmen satu juta guru PPPK. 

Guru yang masuk dalam prioritas satu (P1) sendiri adalah guru lulus passing grade (PG) hasil seleksi PPPK 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa meski proses program tersebut telah berjalan, Komisi X DPR RI tetap mendorong adanya afirmasi termasuk bagi mereka yang berada ambang usia tertentu. 

“Dalam proses perjalanannya pun Komisi X mendorong agar terjadi afirmasi, demi afirmasi sehingga yang usianya sudah di atas 40 keatas kalau nggak salah ya bisa lolos. Lalu kemudian turun lagi 35 (tahun) banyak yang sudah lolos. Berdasarkan laporan Kemendikbud, terakhir kita kurang lebih sekitar 700 ribu lebih sudah lolos,” kata Dede.

Tak hanya di tingkat pusat, Pemerintah Daerah baik provinsi dan kota/kabupaten juga disebut memiliki andil besar dalam mengurai polemik guru dengan status P1. Lebih lanjut Dede menjelaskan bahwa pengajuan formasi bagi PPPK guru dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga tanpa adanya pengajuan formasi oleh pemda maka belum ada pula ruang untuk mengakomodasi para guru dengan status P1 tersebut. 

Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah menargetkan akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada akhir 2024. Rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN (honorer) dan THK-II yang selama ini telah mengabdi. (uc/aha)

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR

Nasional

DPR Dorong Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Nasional

Bukan Soal Jumlah, Keterlibatan Perempuan dalam Politik terkait Kualitas Kontribusi

Nasional

Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol: Perketat Registrasi SIM Card

Nasional

Benny Harman Singgung Revisi UU Polri: Saya Usul Korlantas di Bawah Kemenhub

Nasional

Kebijakan Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Langkah Progresif untuk Pendidikan Indonesia

Nasional

Pemisahan Kementerian Pendidikan: Fokus Lebih Tajam, tapi Koordinasi Perlu Diperkuat!

Nasional

Raja Faisal Apresiasi Tanggung Jawab Kapolrestabes Semarang dan Evaluasi SOP Penggunaan Senjata Api

Berita: Nasional - Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR •  Nasional - DPR Dorong Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen •  Nasional - Bukan Soal Jumlah, Keterlibatan Perempuan dalam Politik terkait Kualitas Kontribusi •  Nasional - Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol: Perketat Registrasi SIM Card •  Nasional - Benny Harman Singgung Revisi UU Polri: Saya Usul Korlantas di Bawah Kemenhub •  Nasional - Kebijakan Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Langkah Progresif untuk Pendidikan Indonesia •  Nasional - Pemisahan Kementerian Pendidikan: Fokus Lebih Tajam, tapi Koordinasi Perlu Diperkuat! •  Nasional - Raja Faisal Apresiasi Tanggung Jawab Kapolrestabes Semarang dan Evaluasi SOP Penggunaan Senjata Api •