Prolegnas 2021, Fraksi PD DPR Nilai RUU BPIP hingga IKN Belum Diperlukan

Jumat, 15 Januari 2021 15:24

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI mengingatkan agar segala putusan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dibuat dengan kehati-hatian dan pembahasan yang mendalam.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Santoso mengatakan, langkah tersebut diperlukan agar setiap  Undang-Undang (UU) yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah tidak merugikan rakyat.

“Berkaca kepada kejadian proses pembentukan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang belum lama ini kita lalui, belum kering lukanya kita rasakan, dimana pembahasannya terasa sangat terburu-buru bahkan tergopoh-gopoh,” kata Santoso saat membacakan pendapat mini fraksi partai Demokrat DPR RI terhadap prolegnas RUU 2021, Kamis, (14/1/2021).

Santoso melanjutkan, di tengah pandemi yang belum usai, sedianya DPR dan Pemerintah dapat memprioritaskan RUU yang mampu menjawab setiap tantangan bangsa.

“Badai krisis ini masih berlangsung.

Usulan RUU dalam prolegnas prioritas 2021 hendaknya memprioritaskan RUU yang sangat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi bangsa dan negara kita pada saat ini,” tegas Santoso.

pak santoso

Ia menegaskan,  bahwa kebijakan prioritas saat ini adalah untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi dari krisis yang ditimbulkan akibat covid-19 ini.

“Tentu saja ini dapat dilakukan dengan
menolak beberapa RUU yang tidak ada urgensinya dan justru menimbulkan kegaduhan serta kontroversi di tengah-tengah masyarakat dalam Prolegnas 2021,” papar Santoso.

Santoso menjelaskan, seperti RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP), RUU Larangan Minuman Beralkohol hingga RUU Ibu Kota Negara (IKN) dirasa masih belum diperlukan untuk saat ini.

“Mengingat beban anggaran negara yang cukup besar. Sebaiknya fokus utama pemerintah dan DPR saat ini ialah mengutamakan penanganan dampak pandemi Covid-19,” tutur Santoso.

Dengan demikian, lanjut dia, fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan agar setiap pembahasan RUU di DPR dapat dilakukan terbuka dan transparan.

“Dengan membuka ruang bagi peran serta masyarakat secara luas terutama kelompok-kelompok masyarakat yang akan mendapatkan dampak dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut baik dampak langsung maupun tidak langsung. Selain itu DPR RI tentunya harus mendengarkan setiap aspirasi dari seluruh fraksi-fraksi,” tandasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Ibas Buka Suara, Tegaskan Dukung AHY di Demokrat

PD Minta Perpres Investasi Miras Ditinjau Ulang!

Nasional

Demokrat Sulteng: Segera Tertibkan Kader yang Bersekongkol dengan Pengacau

Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI dan BBPP Batu Harapkan Petani Punya Inovasi

Nasional

Lagi-lagi, Bang Zul Anggota DPR RI F-PD Terobos Banjir Bantu Korban Banjir di Kota Tangerang

Nasional

Demokrat Usul Omnibus Law UU Pemilu

Nasional

AHY Ungguli Sejumlah Ketua Umum Parpol di Survei Capres, Cuma Kalah dari Prabowo

Nasional

Politikus Demokrat: Kerumunan Jokowi di NTT Contoh Pelanggaran Protokol COVID-19

Berita: Nasional - Ibas Buka Suara, Tegaskan Dukung AHY di Demokrat •  - PD Minta Perpres Investasi Miras Ditinjau Ulang! •  Nasional - Demokrat Sulteng: Segera Tertibkan Kader yang Bersekongkol dengan Pengacau •  Nasional - Anggota Komisi IV DPR RI dan BBPP Batu Harapkan Petani Punya Inovasi •  Nasional - Lagi-lagi, Bang Zul Anggota DPR RI F-PD Terobos Banjir Bantu Korban Banjir di Kota Tangerang •  Nasional - Demokrat Usul Omnibus Law UU Pemilu •  Nasional - AHY Ungguli Sejumlah Ketua Umum Parpol di Survei Capres, Cuma Kalah dari Prabowo •  Nasional - Politikus Demokrat: Kerumunan Jokowi di NTT Contoh Pelanggaran Protokol COVID-19 •