Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bahwa vaksin Covid-19 akan digratiskan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Terkait hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid menyarankan lima langkah lanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
"Pertama, kita berharap agar uji klinis yang dilakukan yang telah memasuki tahap 3 semoga dapat segera berhasil, dan tentu saja memberikan jaminan keamanan serta tidak membahayakan bagi kesehatan," ujar Anwar, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (17/12/2020).
Saran kedua, Anwar menilai agar aspek legalitas baik itu dari BPOM dan MUI bisa segera diterbitkan. Karena vaksin ini, kata dia, tentu harus legal dari sisi profesional dan dapat dipertanggung jawabkan karena menyangkut keselamatan rakyat Indonesia.
Kemudian, saran ketiga dari Anwar adalah agar terdapat jaminan bahwa vaksin bisa segera diproduksi secara massal. Dengan begitu, tidak ada jeda antara tahap demi tahap dalam vaksinasi ke masyarakat.
Untuk saran keempat, Anwar mengatakan pemerintah harus segera mempersiapkan fasilitas bagi pusat pelayanan untuk melakukan vaksinasi berupa tempat dan peralatan. Sehingga ketika vaksin sudah selesai diproduksi, bisa langsung diberikan kepada publik.
"Jangan sampai pelaksanaan pemberian vaksin justru tidak siap ketika vaksin sudah siap. Karena itu, dalam masa waktu ini ketika vaksin sedang dalam masa uji klinis, pemerintah perlu segara mempersiapkan skenario pemberian vaksin apakah akan lewat puskesmas atau lewat fasilitas apa?" kata Anwar.
Sementara saran terakhir, kata dia, pemerintah harus memastikan regulasi terkait vaksin sampai dengan segala konsekuensi biaya pembuatan dan penyaluran vaksin sudah disiapkan.
"Itu mesti terawasi dengan baik, jangan sampai vaksin selesai tapi kasus baru menanti. Karena itu, penting sekali sejak dini pemerintah mempersiapkan segala aspek menyangkut pemberian dan penyaluran vaksin gratis yang Alhamdullilah telah diumumkan oleh pemerintah," pungkas Anwar.
