Polri Minta Tambahan Rp28,58 T, Anggota Komisi III Harap Penggunaan Transparan

Rabu, 09 Juni 2021 12:24

pak didik mukrianto (1)

Anggota Komisi III Didik Mukrianto berharap penggunaan anggaran di Polri harus transparan dan akuntabel, serta ramah terhadap partisipasi publik. Sebagaimana diberitakan, Polri mengajukan tambahan sebesar Rp 28,58 triliun untuk tahun 2022.

Dia melanjutkan, transparan dan akuntabel itu khususnya dalam hal belanja barang serta modal termasuk pengelolaan dan penggunaannya. Sebab melibatkan anggaran yang cukup besar, seperti permohonan tambahan di TA 2022 ini.

Menurut dia, politik anggaran bukan hanya berbasis kebutuhan belanja sesaat atau tahunan. Melainkan harus dipastikan perencanaannya yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan road maps pengelolaan Polri secara institusi.

"Termasuk perwujudan reformasi Kepolisian yang hingga saat ini belum selesai," ujar dia, saat dihubungi, Selasa (8/6).

Selanjutnya, politik anggaran pun harus selaras dan terintegrasi dengan target dan capaiannya. Dalam upaya pemenuhan dan pembenahan renstra jangka panjang, menengah dan prioritas yang dimiliki Polri.

"Karena politik anggaran ini bukan berbasis berdiri sendiri dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tapi harus menjadi satu kesatuan dalam politik anggaran jangka panjang dan menengah dalam membangun institusi Kepolisian yang modern, kuat dan berkeadaban," lanjut politisi Demokrat ini.

Harapan ini, lanjut dia, diutarakan sebagai upaya Komisi III untuk memastikan setiap mitranya bisa memaksimalkan kinerjanya. Termasuk institusi kepolisian. Dengan demikian, Polri mampu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan baik, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan juga melakukan penegakan hukum yang adil.

"Kami ingin memastikan bahwa keberpihakan anggaran untuk Polri bisa digunakan setransparan dan seefisien mungkin dalam mewujudkan kinerja Kepolisian," tandasnya. [eko]

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •