.jpg)
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Bambang Purwanto tidak setuju dengan wacana Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon, seperti yang dilontarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum lama ini.
Dia berpendapat bahwa gagasan tersebut merupakan sebuah upaya penggiringan opini masyarakat ke arah menyimpang, terlebih dengan menggunakan dalih pemulihan ekonomi rakyat paska pandemi COVID-19.
"Di negara demokrasi ketika ada upaya untuk mendorong 2 paslon merupakan pemikiran sesat seperti yang disampaikan Pak Hasto. Dia mengatakan idealnya Pilpres 2 paslon dengan alasan ekonomi belum pulih sepenuhnya. Bahkan berharap ada kompromi antar Parpol untuk mendorong 2 paslon," ucap dia, Sabtu (17/9/2022).
Bambang menegaskan, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman Pilpres pada tahun 2019 silam yang banyak membuat kegaduhan dan perpecahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini tentu dinilai berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Seharusnya kita belajar dari pengalaman. Ketika 2 paslon, ternyata membelah masyarakat sampai saat ini masih kita rasakan. Ketika 2 paslon pendukung terstruktur dari pusat sampai ke daerah mengkristal saling berhadapan, saling membela paslonnya tanpa peduli. Tentu membuat kegaduhan, bahkan keluarga pun pecah akibat beda dukungan".
"Kondisi seperti ini pengaruhnya sangat luas. Selain terjadi perpecahan juga sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena itu, kalau kita peduli dengan bangsa ini jangan mengulang peristiwa buruk yang sama," tegas Bambang Purwanto.
Di samping itu, lanjut Bambang, gagasan tersebut juga berpotensi mengudeta hak rakyat untuk menentukan alternatif pemimpin pilihan yang dikehendaki, serta menghilangkan kebebasan rakyat untuk menentukan masa depan bangsa lantaran hanya ditawarkan 2 paslon.
"Seharusnya dalam kondisi pemulihan ekonomi justru kita harus cerdas melalui penentuan skala prioritas dengan mengesampingkan ego kelompok. Justru harus menghindari Pilpres 2 paslon yang sangat berisiko terhadap persatuan dan kesatuan bangsa," imbuh politisi Demokrat ini.
Untuk mencegah kisruh, sambung Bambang, penyelenggaraan Pilpres maupun Pilkada seharusnya diikuti minimal 3 pasangan calon. Hal ini demi menjaga kekondusifan di tengah masyarakat.
"Mendorong paslon Pilpres minimal 3 paslon tentu akan lebih tenang karena para pendukung tidak berhadapan langsung, juga kecil kemungkinan dua putaran. Selanjutnya diikuti dengan pengawasan yang ketat agar tidak melakukan segala cara melalui penegakan hukum dan hal ini juga termasuk untuk Pilkada," tukas dia.
( sumber : kumparan.com )
