Politikus Demokrat: Masyarakat Mulai Ragu Komitmen KPK Berantas Korupsi

Senin, 02 Agustus 2021 07:47

ketua kpk

Tuntutan KPK berupa pidana 11 tahun penjara kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dinilai mengecewakan. Bukan hanya jauh dari ancaman pidana maksimal 20 tahun, tapi karena Ketua KPK Firli Bahuri dinilai tak menepati janji akan menuntut mati mereka yang korupsi bansos.

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat, Didik Mukrianto, melayangkan kritik. Menurut Didik, harusnya tuntutan Juliari dimaksimalkan oleh Jaksa KPK.
 
"Bagaimana tidak, bahwa korupsi bansos ini dilakukan oleh pejabat negara dan dilakukan di saat Indonesia dan Masyarakat menghadapi pandemi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat," kata Didik kepada wartawan, Jumat (30/7).
 
"Korupsi bansos seharusnya adalah moral hazard yang tidak bisa termaafkan. Rasanya sulit diterima nalar dan logika sehat, saat rakyat sedang kesulitan dan susah makan, justru pejabatnya mengkorupsi hak-hak rakyat,"
 
 
- Didik.
 
Lebih lanjut, menurut Ketua DPP Demokrat ini, jika KPK memang serius untuk memberantas korupsi bansos, harusnya KPK konsisten spiritnya seperti saat menangkap Juliari.
 
pak DM FPD
 
"Saat itu KPK membuka wacana hukuman mati terhadap korupsi yang dilakukan saat bencana. Loud dan clear bahwa pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam," beber Didik.
 
Didik menyindir, jika KPK tak seperti semangat awalnya memberantas korupsi Bansos, wajar saja jika masyarakat mempertanyakan komitmen KPK.
 
"Jika KPK enggan untuk memberantas korupsi bansos ini secara serius seperti spirit awalnya dulu, tidak heran jika masyarakat mulai ragu terhadap komitmen besar KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia secara utuh," pungkas legislator dapil Jatim ini.
 
 
 

Berita Lainnya

Nasional

Berorientasi Bisnis, Syarief Hasan Sebut Yusril Tutup Mata Atas Pelanggaran Hukum dan Demokrasi

Nasional

Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang

Nasional

Legislator William Wandik Nilai Gugatan Kubu Moeldoko Lemah, Optimis Ditolak MA

Nasional

Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya

Nasional

Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik”

Nasional

Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks

Nasional

Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir

Nasional

Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor

Berita: Nasional - Berorientasi Bisnis, Syarief Hasan Sebut Yusril Tutup Mata Atas Pelanggaran Hukum dan Demokrasi •  Nasional - Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang •  Nasional - Legislator William Wandik Nilai Gugatan Kubu Moeldoko Lemah, Optimis Ditolak MA •  Nasional - Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya •  Nasional - Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik” •  Nasional - Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks •  Nasional - Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir •  Nasional - Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor •