Polemik TKA China, Pak Bambang Curiga Ada Kekuatan Besar Intervensi Bu Ida

Rabu, 06 Mei 2020 09:53

1

 

Anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Purwanto mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah harus bertanggung jawab terkait masuknya tenaga kerja asing (TKA) termasuk dari China, di tengah pandemik virus corona jenis baru COVID-19

Sebab, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 42 ayat 1 secara jelas mengatur bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang di tunjuk. Ketentuan terkait lain diatur pada Pasal 43-46 UU tersebut.

"Atas dasar ketentuan itu tentunya tidak berlebihan bila diduga Menteri Ketenagakerjaan beserta jajaranya yang bertanggung jawab di bidang TKA kurang taat terhadap amanat UU atau ada kekuatan yang sangat besar mempengaruhi kewenangan menteri?,” ucap Bambang dalam keterangannya, Senin (4/5) malam.

Hal ini disampaikan politikus Partai Demokrat itu, merespons polemik masuknya 500 TKA asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), serta beberapa daerah lain seperti Morowali (Sulteng) hingga Ketapang (Kalbar).

Ketentuan di UU Ketenagakerjaan menurutnya telah mengatur secara jelas bagaimana persyaratan bagi TKA, mulai izin masuknya, penggunaan oleh perusahaan, hingga jabatannya dan hal teknis lainnya. Soal izin, jelas sekali kuncinya pada menteri.

"Akan tetapi kenapa saat ini begitu mudah TKA masuk dan bekerja di Indonesia, seperti di Konawe, Morowali dan Ketapang? Sementara pekerja kita banyak yang kena PHK dan belum memperoleh pekerjaan," tegas legislator asal Kalimantan Tengah ini.

Bambang juga menilai semangat pemerintah menarik investasi dengan harapan bisa membuka kesempat kerja bagi banyaknya penganggur dalam negeri, tidak sepenuhnya terwujud karena investor juga membawa serta para tenaga kerja dari negara asalnya.

Meskipun UU Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas tata cara penggunaan TKA, serta proteksi bagi pekerja dalam negeri, itu pun masih kerap diterabas oleh pemangku kepentingan dengan tetap mempermudah masuknya pekerja asing.

 

"Di sinilah peran DPR dengan fungsi pengawasan. Ketika ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur masuknya TKA maka harus dihentikan agar tidak membuat gaduh dan menimbulkan kecemburuan bagi tenaga kerja kita yang banyak kena PHK, dan belum mendapat pekerjaan," tandas Bambang. (fat/jpnn)

Berita Lainya

Nasional

Marak Kasus Rasisme, Yoyok Sukawi Minta Semua Pihak Teladani Sepak bola

Nasional

WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19

Nasional

Korupsi Bansos Susah Dimaafkan, Partai Demokrat Yakin KPK Tidak Akan Tebang Pilih

Nasional

Pemerintah Pusat Harus Gerak Cepat Tangani Pipa Gas Bocor di Madina, Bang Zul : Satu Nyawa Sangat Berarti bagi Kami !

Nasional

Kebocoran Pipa Gas di Madina Sumut Sebabkan Korban Jiwa, DPR Pertanyakan SOP

Nasional

Usai Kirim Bantuan, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sisihkan Gaji Untuk Bantu Korban Bencana

Nasional

153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan

Nasional

Nama Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny K Harman: KPK Berani?

Berita: Nasional - Marak Kasus Rasisme, Yoyok Sukawi Minta Semua Pihak Teladani Sepak bola •  Nasional - WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19 •  Nasional - Korupsi Bansos Susah Dimaafkan, Partai Demokrat Yakin KPK Tidak Akan Tebang Pilih •  Nasional - Pemerintah Pusat Harus Gerak Cepat Tangani Pipa Gas Bocor di Madina, Bang Zul : Satu Nyawa Sangat Berarti bagi Kami ! •  Nasional - Kebocoran Pipa Gas di Madina Sumut Sebabkan Korban Jiwa, DPR Pertanyakan SOP •  Nasional - Usai Kirim Bantuan, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sisihkan Gaji Untuk Bantu Korban Bencana •  Nasional - 153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan •  Nasional - Nama Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny K Harman: KPK Berani? •