Pernyataan Pers Partai Demokrat Terkait KPK dan Polri

Senin, 26 Januari 2015 00:00

Partai Demokrat merespon perkembangan situasi terkini, utamanya yang berkaitan dengan kemelut yang melibatkan Polri dan KPK, dan juga unsur-unsur lain saat ini.

1. Partai Demokrat terus mengikuti dengan seksama perkembangan situasi politik di tanah air, terutama kemelut yang kini terjadi antara jajaran Polri dan KPK dengan segala dinamika dan implikasinya. Perkembangan situasi yang terjadi memang tidak menguntungkan bagi terjaganya iklim penegakan hukum , khususnya pemberantasan korupsi , karena justru dua institusi penting yang berperan untuk pemberantasan korupsi tersebut terlibat dalam perselisihan, meskipun tidak secara resmi mengatas-namakan institusi masing-masing.

2. Meskipun seolah tidak ada kaitannya, masyarakat mengetahui bahwa ketegangan dan benturan antara Polri dan KPK ini tidak terlepas dari ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, dan juga ditetapkannya Bambang Widjojanto, Komisioner KPK, sebagai tersangka oleh Polri. Situasi menjadi semakin panas karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK pada khususnya dan mendesak perlunya dijamin keberlanjutan pemberantasan korupsi pada umumnya. Sementara itu, Partai Demokrat menyimak bahwa penjelasan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tanggal 23 Januari 2015 yang lalu oleh publik dinilai belum sungguh menyelesaikan masalah yang ada.

3. Dalam keadaan seperti ini, Partai Demokrat menghimbau dan mengajak semua pihak untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu jauh atau melebihi kepatutannya, sehingga justru akan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik yang amat penting kita jaga dan tegakkan. Dalam keadaan seperti ini pula, kearifan dari para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan , sehingga justru tidak semakin menambah keruhnya keadaan.

4. Partai Demokrat berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, masih memiliki kesempatan, wewenang dan sumber daya politik (Political Resources) untuk menemukan solusi yang paling tepat, sehingga kemelut ini tidak semakin memburuk. Partai Demokrat meyakini bahwa Presiden Joko Widodo dan para pembantunya, dengan penuh rasa tanggung jawab akan bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi krisis kecil ini, sesuatu yang sangat ditunggu oleh rakyat kita. Solusi yang ditempuh diharapkan dapat tetap memastikan bahwa hukum akan terus ditegakkan secara adil, gerakan pemberantasan korupsi tidak akan terganggu, kedua institusi Polri dan KPK bisa diselamatkan dan bisa melanjutkan tugas-tugasnya tanpa gangguan apapun, dan gesekan antara Polri dan KPK dapat segera dihentikan dan tidak sebaliknya justru semakin meluas.

5. Akhirnya, Partai Demokrat mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberi kesempatan dan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan bijak, sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan dan semangat pemberantasan korupsi, serta sungguh mendengar aspirasi dan kejendak rakyat Indonesia.

***Inilah pandangan resmi Partai Demokrat. Pimpinan Partai Demokrat meminta agar para kader Partai Demokrat menahan diri dan tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang tidak diperlukan.

Berita Lainya

Nasional

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat

Nasional

Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Nasional

Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

Nasional

Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada

Nasional

Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis

Nasional

Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19

Nasional

Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar

Nasional

Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker

Berita: Nasional - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat •  Nasional - Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang •  Nasional - Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo •  Nasional - Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada •  Nasional - Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis •  Nasional - Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19 •  Nasional - Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar •  Nasional - Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker •