Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata

Rabu, 30 November 2022 16:26

bpk DY

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyoroti permasalahan regulasi dalam bidang Kepariwisataan, salah satunya disebabkan masih adanya tumpang tindih regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti misalnya di Kabupaten Bandung ini, hampir 90 persen lahan disini milik Perhutani dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima sangat kecil dan tidak signifikan.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan harus ada Memorandum of Understanding (MoU) bersama antar stakeholder terkait, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Kementerian KLHK dan pihak-pihak yang memiliki kaitan pada sektor pariwisata. Nanti aturannya bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Surat Keputusan Bersama yang disepakati lintas kementerian, tapi yang jadi permasalahan, apakah dari kementerian-kementerian tersebut mau tidak membahas ini,” tanya Dede saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR Rapat dengan Pemda Kabupaten Bandung serta para pelaku sektor Pariwisata di Rengganis Suspension Bridge, Kabupaten Bandung, Jabar, Senin (28/11/2022).

Politisi F-Partai Demokrat ini menyatakan, karena lahan disini dimiliki oleh Perhutani dan PTPN, terkadang pengelolaan lahan yang dimanfaatkan untuk pariwisata tidak sinkron dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda. Para pihak swasta, justru akan lebih mudah jika bekerjasama langsung dengan pemerintah pusat dibandingkan melalui Pemda itu sendiri, sehingga PAD yang didapat oleh Pemda sangat kecil sekali, padahal sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini penyumbang devisa kedua setelah Migas.

“Untuk itu kita akan mendorong sebuah aturan yang saling menguntungkan dari  sisi pemerintah pusat dan dari sisi pemerintah daerah. Karena kalau pemerintah daerah tidak membangun aksesibilitas maka yang terjadi pasti destinasi tidak akan berkembang, saya mohon maaf saat perjalanan kesini saja tidak ada plang petunjuk jalan. Kita sangat berharap kerjasama lintas sektor ini menjadi hal yang penting, tujuannya kalau sebuah destinasi pariwisatanya berkembang, maka pemerintah juga pasti akan mendorong dengan mempromosikan, membuat papan penunjuk jalan dan sebagainya,” terang Legislator Dapil Jabar II ini. (jk/aha)

( sumber : dpr.go.id )

Berita Lainnya

Nasional

Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa

Nasional

Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya

Nasional

Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut

Nasional

Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini

Nasional

Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional

Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022

Nasional

Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa

Nasional

Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan

Berita: Nasional - Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa •  Nasional - Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya •  Nasional - Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut •  Nasional - Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini •  Nasional - Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding •  Nasional - Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022 •  Nasional - Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa •  Nasional - Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan •