Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Mitra Kerja Komisi III

Selasa, 22 September 2020 09:22

Didik

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di mitra kerja Komisi III DPR RI, salah satunya institusi Kepolisian RI.  Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas diharapkan, bukan hanya basis penyerapan anggaran saja, namun kualitas belanja anggaran untuk masing-masing pos anggaran ini bisa menghasilkan output dengan ukuran yang bisa dievaluasi.

“Kami juga berharap dengan para mitra kami ini, kami ingin adanya ukuran-ukuran yang jelas, target-target yang jelas, sehingga setiap penggunaan anggaran dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, selalu bisa dinilai dan dirasakan, serta bisa kita evaluasi ke depan, terkait dengan prioritas dan target anggaran berikutnya,” papar Didik saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian hasil yang baik untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tentu politik anggaran menjadi penting. Namun yang tak kalah penting dalam penggunaan anggaran adalah transparansi dan akuntabilitas. Selain itu hasil dari penyerapan anggaran harus mampu mewujudkan rasa keadilan, penegakan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kita menginginkan daya dukung anggaran yang saat ini kita bicarakan, tentu harapan kita semuanya, hasil dan basis kinerjanya menjadi meningkat dengan capaian-capaian dan keberhasilannya bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat secara utuh,” harap Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur IX tersebut.

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir telah menyetujui  pagu anggaran tahun 2021 untuk Kejaksaan RI sebesar Rp 9.593.319.486.000. Sementara untuk Kepolisian RI sebesar Rp 112.125.251.565.000. Adapun untuk KPK sebesar Rp 1.305.075.256.000. Lebih lanjut, Komisi III DPR RI akan menyampaikan persetujuan pagu anggaran tahun 2021 tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditetapkan sebagai pagu definitif dalam pengesahan RAPBN 2021. (eko/sf)

Berita Lainya

Nasional

SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju

Nasional

Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law

Nasional

Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker

Nasional

Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19

Nasional

Luar Biasa! Demokrat Pasang 31 Titik Wifi Gratis di Kota Surabaya bagi Pelajar

Nasional

Libur Panjang Akhir Oktober, Anggota DPR Minta Masyarakat Tak Lupa Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional

PD Tolak Usul MUI Jabatan Presiden 1 Periode: RI Maju 10 Tahun Dipimpin SBY

Nasional

Benny K Harman Tantang Profesor yang Sebut UU Ciptaker Perkecil Peluang KKN

Berita: Nasional - SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju •  Nasional - Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law •  Nasional - Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker •  Nasional - Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19 •  Nasional - Luar Biasa! Demokrat Pasang 31 Titik Wifi Gratis di Kota Surabaya bagi Pelajar •  Nasional - Libur Panjang Akhir Oktober, Anggota DPR Minta Masyarakat Tak Lupa Terapkan Protokol Kesehatan •  Nasional - PD Tolak Usul MUI Jabatan Presiden 1 Periode: RI Maju 10 Tahun Dipimpin SBY •  Nasional - Benny K Harman Tantang Profesor yang Sebut UU Ciptaker Perkecil Peluang KKN •