Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menerima Delegasi Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik dari Parlemen Thailand di Ruang Rapat BKSAP di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Putu mengatakan delegasi Parlemen Thailand tertarik dengan dinamika politik Indonesia yang dinilai sukses menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Diketahui, kunjungan Parlemen Thailand ke DPR RI ini merupakan kali kedua dalam sebulan ini.
“Memang tadi pertama yang kita ingin pastikan adalah hubungan kedua parlemen ini berjalan dengan baik, karena memang di Thailand ada lebih dari 30 komisi di parlemen mereka. Kalau kita kan ada 11 komisi. Tentu tadi dieksplor diskusi komunikasinya bahwa bagaimana kita sama-sama ingin mendukung demokrasi di negara masing-masing,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Parlemen Thailand juga ingin memelajari tentang Pilkada dikarenakan Indonesia memiliki pemilih terbesar di ASEAN dengan vote langsung.
Menurut Putu, setiap negara khususnya di Asia, punya keunikan demokrasi. Indonesia mempunyai keunikan dengan memiliki satu undang-undang yaitu affirmative action untuk kandidat kehadiran kuota perempuan di Parlemen. Termasuk, tambah Putu, Parlemen Thailand juga ingin memelajari tentang Pilkada dikarenakan Indonesia memiliki pemilih terbesar di ASEAN dengan vote langsung.
“Dan mereka tadi juga banyak menanyakan hal itu dan kita sampaikan bahwa poin utamanya kita memiliki satu undang-undang (untuk memberikan kuota perempuan sebagai calon legislatif), yaitu namanya affirmative action. Nah ini memang Thailand belum memiliki hal itu dan mereka juga banyak ingin tahu tentang hal tersebut,” kata Putu.
Ia menambahkan, hubungan kedua Parlemen harus ditingkatkan melalui forum-forum internasional agar kedua Parlemen saling mendukung tentang berbagai isu.
“Isu pertama, tentang isu Myanmar. Kita ketahui Myanmar di AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, kita punya satu resolusi tentang implementasi five point consensus. Dan tadi kita sudah duduk, kita ingin pastikan kita bisa engage di Myanmar untuk ke depannya agar Myanmar bisa lagi aktif di AIPA ataupun di ASEAN dengan turut membentuk mungkin implementasi dari pada resolusi untuk membentuk task force,” imbuhnya.
“Yang kedua juga kita ingin memastikan sebagai kedua negara yang secara ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia dan Thailand. Kita ingin memastikan dan kita berkomitmen kedua negara punya komitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya terkait isu Laut Cina Selatan,” tutup Putu. (tn/rdn)
( sumber : dpr.go.id )
