Anggota DPR RI Herman Khaeron, menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan integritas dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik bertema ‘Menyosong Pilkada Serentak 2024 dengan penuh Damai’ yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Dirinya menyampaikan, Indonesia menghadapi dua agenda besar demokrasi tahun ini, yaitu pemilihan umum untuk memilih legislator maupun presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 lalu dan pemilihan kepala daerah yang serentak berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Pilkada ini, menurutnya, seperti kontestasi individual, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Pilkada serentak ini, meskipun mirip dengan Pemilu, memiliki perbedaan karena mengedepankan persaingan personal, berbeda dengan pemilu legislatif yang merupakan pertarungan antarpartai. Pilkada adalah pertarungan antara individu yang diusung oleh partai atau koalisi, dan ini menambah kompleksitas demokrasi di Indonesia. Setelah Pemilu Legislatif dan Presiden, kita kecuali Provinsi Yogyakarta dan DKI Jakarta yang tidak mengikuti kontestasi,” terang Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Memahami situasi jelang pilkada yang seperti ini, ia menegaskan urgensi nilai-nilai demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Baginya, proses pemilu dan pilkada harus dipahami dapat memilih dengan bebas tanpa tekanan atau ancaman.
“Demokrasi harus mengedepankan kebebasan dalam memilih. Proses ini seharusnya terbuka dan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan atau intimidasi. Ini adalah esensi dari pesta demokrasi rakyat,” tegas Herman.
Selain itu, Herman mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian dan memastikan bahwa para kontestan harus bisa membahagiakan rakyat, bikan hanya memanfaatkan momentum demokrasi untuk kepentingan pribadi. Ia juga menekankan perlunya pembatasan terhadap kompleksitas antara Pemilu dan Pilkada, yang sering kali terlalu berdekatan dan rumit, baik bagi partai politik maupun penyelenggara pemilu.
“Demokrasi harus tetap damai, dan tanggung jawab untuk menjaga kedamaian itu ada para kandidat”
“Sangat penting bagi kita untuk menyederhanakan proses ini. Jarak antara Pemilu dan Pilkada yang terlalu dekat menambah beban bagi partai politik, penyelenggara, dan Masyarakat. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mengalami kesulitan yang sangat besar dalam banyak kontestasi dalam waktu yang berdekatan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Anggota Badan Legislasi DPR itu menggarisbawahi bahwa kedewasaan para kandidat sangat diperlukan dalam menjaga suasana demokrasi yang damai, terutama karena persaingan personal dalam Pilkada seringkali lebih intens. Menurutnya, harus ada aturan yang jelas untuk menghukum kandidat yang menyebabkan kerusuhan atau memprovokasi perpecahan di masyarakat.
“Kandidat yang menyebabkan kegaduhan atau memicu perpecahan di masyarakat harus mendapatkan sanksi tegas. Demokrasi harus tetap damai, dan tanggung jawab untuk menjaga kedamaian itu ada para kandidat,”ujarnya.
Maka dari itu, Herman juga mengusulkan adanya pembahasan lebih lanjut tentang reformasi jadwal pemilihan di Indonesia, termasuk kemungkinan memisahkan pemilu legislatif, presiden, dan Pilkada serta melakukan Pilkades secara serentak untuk memudahkan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.
“Seharusnya kita bisa mempertimbangkan untuk memisahkan jadwal pemilihan legislatif, presiden, Pilkada, dan Pilkades, Masing-masing memiliki kompleksitas tersendiri, dan jika dilakukan secara berdekatan, ini bisa membingungkan rakyat serta penyelenggara pemilu,” imbuhnya.
Mengakhiri pernyataannya, Herman kembali menekankan bahwa kunci utama menjaga kedamaian demokrasi ada pada komitmen politik dari para kontestan. Ia berharap Pilkada Serentak 2024 ini berlangsung dengan damai sekaligus membawa manfaat bagi rakyat Indonesia.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang damai. Kuncinya ada pada kita semua, terutama para kandidat. Saya berharap semua pihak bisa menjaga kedamaian ini, memberikan hasil yang terbaik untuk rakyat,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu. (mj,um/rdn)
( sumber : dpr.go.id )
