Kamis, 27 Agustus 2020 11:26

dpr

Rencana pemerintah yang akan merevisi Undang-Undang (UU) terkait stabilitas sistem keuangan mendapat tentangan dari sejumlah anggota DPR. Seperti diketahui, pemerintah bakal melakukan revisi UU tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  bilang, krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19) saat ini mengharuskan pemerintah melakukan extraordinary termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, Perppu terkait stabilitas sistem keuangan bisa merespons dampak ke depan yang berada di luar prediksi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI Anis Byarwati mengingatkan, bahwa syarat presiden mengeluarkan Perppu adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ia pun mempertanyakan kegentingan memaksa yang mana yang menjadi landasan rencana diterbitkannya Perppu tentang stabilitas sistem keuangan.

“Perlu dipertanyakan kepada pemerintah, hal ihwal kegentingan yang memaksa yang mana yang menjadi landasan diterbitkan Perppu baru ini,” kata Anis kepada Kontan.co.id, Rabu (26/8).

Politisi PKS ini menambahkan, adanya Perppu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020 sudah cukup bagi pemerintah menjalankan pemerintahan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, adanya rencana menerbitkan Perppu lagi justru patut dipertanyakan.

“Apakah Perppu No. 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 dengan powerfull dan imunitas maksimal masih belum cukup? Sehingga pemerintah mewacanakan akan menerbitkan Perppu baru?,” ungkap Anis.

Berita Lainya

Nasional

DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan

Nasional

Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR

Nasional

Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi

Nasional

DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada

Nasional

Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila

Nasional

SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM

Nasional

Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan

Nasional

Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri

Berita: Nasional - DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan •  Nasional - Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR •  Nasional - Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi •  Nasional - DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada •  Nasional - Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila •  Nasional - SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM •  Nasional - Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan •  Nasional - Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri •