Pembahasan Omnibus Law Dikebut, Demokrat Curiga

Senin, 03 Agustus 2020 12:43

DEMO

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Pembahasannya bahkan sudah masuk pada daftar investarisasi masalah (DIM) bab III yang merupakan klaster peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pembahasan RUU Ciptaker yang terkesan dikebut ini menuai banyak kritik. Sebab pembahasan tetap dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 dan masa reses DPR.

"Masa reses pun dibahas, Nah ini ada apa?  Kan jadi menimbulkan kecurigaan. Seperti ada target yang harus segera selesai," ujar Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Demokrat, Bambang Purwanto kepada Validnews, Sabtu (1/8).

Terlebih, menurutnya, Omnibus Law masih mendapatkan penolakan dari masyarakat. Sementara jika dilakukan pada saat pandemi dan masa reses seperti ini masukan serta saran tidak bisa disampaikan secara maksimal karena keterbatasan akses.

"Kalau lewat virtual kan tidak jelas juga, beda kalau rapat tatap muka bisa leluasa menyampaikan sikap dan pendapat partai. Masukan masyarakat juga kan terbatas," ucapnya.

Atas pertimbangan masih banyaknya keterbatasan dan agar perumusan Omnibus Law ini maksimal, maka Fraksi Demokrat memilih untuk menolak membahas di masa pandemi. Menurutnya, jika dilakukan setelah pandemi pembahasannya akan lebih transparan.

"Sejauh ini memang belum transparan karena terbatas, semua serba terbatas. Maka dari itu kami (Demokrat) minta pembahasannya ditunda," jelas Bambang.

Namun, di sisi lain, Bambang mengakui Omnibus Law bisa jadi Undang-Undang (UU) yang berkualitas. Maka dari itu, ia menilai pembahasannya perlu dilakukan secara rinci dan detail.

"Tujuan dari Omnibus Law bagus, maka kami berpendapat dibahasnya secara harus detail, rinci dan transparan. Jadi, supaya fokus pembahasannya dilakukan setelah pandemi. Karena kalau bahas UU terlalu buru-buru, hasilnya khawatir tidak berkualitas," paparnya.

Omnibus Law memang masih mengalami beberapa pihak, utamanya kaum buruh yang beberapa kali melakukan aksi demo di depan Gedung DPR. Di internal DPR sendiri, ada dua fraksi yang menolak membahas Omnibus Law di masa pandemi, yaitu Fraksi Demokrat dan PKS. (Gisesya Ranggawari)

Berita Lainya

Nasional

Ibas Ajak Nelayan Tetap Produktif

Nasional

Ada Pasal Hilang dari UU Ciptaker, Benny K Harman: Itu Kecerobohan Fatal!

Nasional

Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara

Nasional

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional

SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju

Nasional

Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law

Nasional

Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker

Nasional

Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19

Berita: Nasional - Ibas Ajak Nelayan Tetap Produktif •  Nasional - Ada Pasal Hilang dari UU Ciptaker, Benny K Harman: Itu Kecerobohan Fatal! •  Nasional - Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara •  Nasional - Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional •  Nasional - SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju •  Nasional - Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law •  Nasional - Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker •  Nasional - Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19 •