Pembahasan Omnibus Law Dikebut, Demokrat Curiga

Senin, 03 Agustus 2020 12:43

DEMO

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Pembahasannya bahkan sudah masuk pada daftar investarisasi masalah (DIM) bab III yang merupakan klaster peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pembahasan RUU Ciptaker yang terkesan dikebut ini menuai banyak kritik. Sebab pembahasan tetap dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 dan masa reses DPR.

"Masa reses pun dibahas, Nah ini ada apa?  Kan jadi menimbulkan kecurigaan. Seperti ada target yang harus segera selesai," ujar Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Demokrat, Bambang Purwanto kepada Validnews, Sabtu (1/8).

Terlebih, menurutnya, Omnibus Law masih mendapatkan penolakan dari masyarakat. Sementara jika dilakukan pada saat pandemi dan masa reses seperti ini masukan serta saran tidak bisa disampaikan secara maksimal karena keterbatasan akses.

"Kalau lewat virtual kan tidak jelas juga, beda kalau rapat tatap muka bisa leluasa menyampaikan sikap dan pendapat partai. Masukan masyarakat juga kan terbatas," ucapnya.

Atas pertimbangan masih banyaknya keterbatasan dan agar perumusan Omnibus Law ini maksimal, maka Fraksi Demokrat memilih untuk menolak membahas di masa pandemi. Menurutnya, jika dilakukan setelah pandemi pembahasannya akan lebih transparan.

"Sejauh ini memang belum transparan karena terbatas, semua serba terbatas. Maka dari itu kami (Demokrat) minta pembahasannya ditunda," jelas Bambang.

Namun, di sisi lain, Bambang mengakui Omnibus Law bisa jadi Undang-Undang (UU) yang berkualitas. Maka dari itu, ia menilai pembahasannya perlu dilakukan secara rinci dan detail.

"Tujuan dari Omnibus Law bagus, maka kami berpendapat dibahasnya secara harus detail, rinci dan transparan. Jadi, supaya fokus pembahasannya dilakukan setelah pandemi. Karena kalau bahas UU terlalu buru-buru, hasilnya khawatir tidak berkualitas," paparnya.

Omnibus Law memang masih mengalami beberapa pihak, utamanya kaum buruh yang beberapa kali melakukan aksi demo di depan Gedung DPR. Di internal DPR sendiri, ada dua fraksi yang menolak membahas Omnibus Law di masa pandemi, yaitu Fraksi Demokrat dan PKS. (Gisesya Ranggawari)

Berita Lainya

Nasional

Cara Sri Mulyani Kelola Uang Negara Membingungkan, Ada Silpa Rp 234 T Tapi Ngutang Rp 7 T

Nasional

Benny K Harman: Isu Siswi Nonmuslim Berjilbab Dimanfaatkan Penguasa Mengalihkan Kasus Korupsi Bansos

Nasional

Demokrat Beri Catatan Risma Pekerjakan Tunawisma di BUMN

Nasional

DPR Minta TNI Kejar Pelaku Penembakan Dua Prajuritnya Secara Terukur

Nasional

Utang RI Melonjak, Syarief Hasan Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang

Nasional

Demokrat Peringatkan Pemerintah, Jangan Tilep Bantuan Bencana Seperti Bansos Covid-19

Nasional

Hinca Serukan Gotong Royong Untuk Perbaikan Pasar Horas

Nasional

Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain

Berita: Nasional - Cara Sri Mulyani Kelola Uang Negara Membingungkan, Ada Silpa Rp 234 T Tapi Ngutang Rp 7 T •  Nasional - Benny K Harman: Isu Siswi Nonmuslim Berjilbab Dimanfaatkan Penguasa Mengalihkan Kasus Korupsi Bansos •  Nasional - Demokrat Beri Catatan Risma Pekerjakan Tunawisma di BUMN •  Nasional - DPR Minta TNI Kejar Pelaku Penembakan Dua Prajuritnya Secara Terukur •  Nasional - Utang RI Melonjak, Syarief Hasan Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang •  Nasional - Demokrat Peringatkan Pemerintah, Jangan Tilep Bantuan Bencana Seperti Bansos Covid-19 •  Nasional - Hinca Serukan Gotong Royong Untuk Perbaikan Pasar Horas •  Nasional - Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain •