Selasa, 21 April 2020 06:00

MARWAN CIK

Partai Demokrat (PD) menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 berpotensi melanggar konstitusi. Sebab, aturan yang menjadi dasar peraturan itu belum disetujui DPR RI.

"Bahwa dasar penetapan Perpres No 54 tahun 2020 adalah Perppu No 1 tahun 2020 yang belum mendapat persetuan DPR. Akan menjadi masalah besar bagi pemerintah jika Perppu tersebut ditolak oleh DPR, maka landasan penerbitan Pepres menjadi kosong atau tidak mempunyai kekuatan hukum," kata Waketum PD, Marwan Cik Asan kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu mengatakan sejumlah perundang-undangan yang berpotensi dilanggar yakni UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"UUD 1945, pada pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang," kata dia.

Selain itu, menurut Marwan perpres itu juga melanggar prinsip ketetanegaraan. Khususnya mengenai pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Dalam hal penetapan perubahan postur APBN tanpa melibatkan DPR sama saja dengan menghilangkan salah satu fungsi DPR dalam hal anggaran (fungsi budget) yang dijamin UUD 1945," ujarnya.

Marwan mengatakan keadaan yang memaksa juga tak bisa dijadikan alasan penerbitan perpres tersebut. Mengingat, Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) tak mengatur tentang perubahan APBN 2020.

"Namun lebih fokus pada Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ditengah pandemi corona. Dalam perpu tersebut hanya menyatakan bahwa perubahan postur APBN 2020 diatur dalam Perpres," ujarnya.

Karena itu, Marwan meminta pemerintah segera mengajukan APBN Perubahan 2020 kepada DPR. Dia meyakinkan DPR akan dengan segera membahas perubahan itu sesuai undang-undang (UU).

"Selanjutnya untuk sementara sebelum terbitnya UU APBNP 2020, penanganan COVID-19 masih dapat menggunakan anggaran dalam APBN 2020 melalui dana cadangan dan dana SAL yang telah dianggarkan dalam APBN 2020 sebesar 25 triliun, atau mengunakan seluruh SAL yang ada sebesar Rp 175,2 triliun dan Silpa 2019 sebesar Rp 46,5 triliun, yang nanti dilaporkan pada saat pelaksanaan APBNP 2020," papar Marwan.

 

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal

Nasional

Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

Nasional

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Berita: Nasional - Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal •  Nasional - Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal •  Nasional - Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK •  Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •