Partai Demokrat Tetap Ngegas Minta Revisi UU Pemilu, Partai Koalisi Pemerintah Menolak

Rabu, 10 Februari 2021 05:39

irwan_169

Fraksi Partai Demokrat akan tetap mendorong revisi Undang-Undang Pemilu, meski partai koalisi pemerintah menyatakan sikap menolak pembahasan RUU tersebut. 

"Tentu kami akan terus mendorong revisi UU Pemilu ini, termasuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023," ujar Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Irwan kepada wartawan, Jakarta, Senin (8/2/2021).

"Sikap kami konsisten dan sesuai kehendak lurus rakyat, dalam hal ini seperti yang banyak dan massif disuarakan masyarakat di daerah, organisasi keagamaan, LSM, pengamat, juga para akademisi," sambung Irwan. 

Irwan menyebut, sikap partai koalisi pemerintah yang balik arah menolak RUU Pemilu dari sebelumnya mendukung, pasti menjadi pertanyaan di masyarakat. 

"Rakyat bertanya, ada apa dibalik penolakan ini? Ini kan sebuah anomali politik akibat dari inkonsistensi sikap partai politik di parlemen. Mereka yang mulai mereka yang mengakhiri," papar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu. 

Menurutnya, jika Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan pada 2024, maka akan membebani penyelenggara Pemilu dan petugas di lapangan, karena akan mengurusi Pemilu daerah serta nasional secara bersamaan. 

"Pelaksanaan Pilkada paling betul sebenarnya adalah mengikuti siklus akhir masa jabatan. Apalagi legitimasi politik ketika daerah dipimpin oleh pelaksana tugas juga tentu dipertanyakan," tuturnya. 

"Belum lagi bicara kekhususan seperti DKI Jakarta, Aceh, dan juga Papua. DKI Jakarta, Aceh dan Papu tetap harus Pilkada karena diatur dalam uu tersendiri. Apakah mungkin ada kekhawatiran dari Presiden dan partai-partai pemerintah jika Pilkada DKI sesuai waktu pemilihan?," papar Irwan.

RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR. Namun, daftar ini belum diputuskan dalam rapat paripurna DPR. 

RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta turut menjadi daerah yang menggelar Pilkada tersebut.

Dalam UU Pemilu sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Tujuh fraksi di DPR mendukung Pilkada serentak 2024 yaitu PDIP, PKB, Gerindra, PPP, Golkar, NasDem, dan PAN. 

Sementara, PKS dan Demokrat menginginkan Pilkada 2022-2023 tetap dilaksanakan.



Berita Lainnya

Nasional

Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun

Nasional

Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif

Nasional

Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan

Nasional

Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh

Nasional

PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko

Nasional

BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir

Nasional

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Berita: Nasional - Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun •  Nasional - Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif •  Nasional - Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan •  Nasional - Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh •  Nasional - PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko •  Nasional - BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir •  Nasional - Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian •  Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •