Partai Demokrat soal IPK RI Turun: Tantangan yang Harus Dijawab Pemerintah

Senin, 01 Februari 2021 11:50

pak didik (1)

Turunnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara. Padahal, Indonesia sebelumnya berada di peringkat 85.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai hal ini harusnya menjadi tantangan yang dijawab pemerintah. Khususnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat.
 
"Tantangan inilah yang harus dijawab oleh pemerintah khususnya, karena hal ini juga tidak terlepas dari political will pemerintah dalam mengelola anggaran termasuk pengawasan dan pembinaan aparatnya yang harus terus ditingkatkan," kata Didik, Jumat (29/1).
 
"Mengingat delik korupsi terjadi karena penyalahgunaan jabatan dan wewenang, suap, ilegal profit, hadiah, kolusi, nepotisme dan lain-lain," tambahnya.
 
Untuk itu, Ketua DPP Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tak boleh kendur. Bahkan,harus ditingkatkan lagi.
 
"Kunci penting dalam konteks ini adalah bagaimana political will pemerintah dan pemimpin bangsa ini untuk memberantas korupsi tidak boleh kendur," kata Didik.
"Penguatan sistem dengan membentuk zona integritas, termasuk mendorong dan menguatkan peran aparat penegak hukum secara utuh menjadi penting," tambahnya.
 
Didik menilai, ada faktor yang membuat IPK Indonesia turun. Misalnya, mengandalkan kesadaran tanpa road map tunggal pemberantasan korupsi yang diiringi pencegahan dan penindakan masif.
 
Apalagi di saat masyarakat sedang susah dan membutuhkan uluran tangan pemerintah terkait dengan bansos, ternyata kebutuhan rakyat pun dikorupsi.
 
"Ini bukan hanya moral hazard, tapi bisa memunculkan anggapan semakin permisifnya pengelolaan anggaran terhadap perilaku korupsi di lingkungan pemerintah," ujarnya.
 
Indeks Persepsi Korupsi menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat korupsi yang ada di sebuah negara.
 
Hal ini berkaitan erat dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap Kementerian/Lembaga yang semestinya berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Berita Lainnya

Nasional

Warga Kota Cirebon Butuh Mobil Ambulance, Bisa Datang ke MHK Foundation

Nasional

Nakes Keluhkan Pencairan Insentif, Anggota Komisi IX: Pemerintah Harus Segera Cairkan

Nasional

Demokrat: Doa SBY Sebagai Pesan ke Pemerintah Lebih Ekstra Selamatkan Nyawa Rakyat

Nasional

Politikus Demokrat: Masyarakat Mulai Ragu Komitmen KPK Berantas Korupsi

Nasional

Kunjungan Anggota DPR RI Komisi 6 Dr Ir E Herman Khaeron M.Si Di Desa Prajawinangun Wetan Kaliwedi Cirebon

Nasional

Anwar Hafid; Jangan Lagi Ada Air Mata untuk Tenaga Kesehatan Kita

Nasional

RI Masuk Daftar Merah Arab Saudi, Legislator : Perlu Konsistensi Penanganan Pandemi

Nasional

Muncul Tagar Tenggelamkan Demokrat, William Wandik: Dukungan Rakyat Ke Demokrat Terus Menguat

Berita: Nasional - Warga Kota Cirebon Butuh Mobil Ambulance, Bisa Datang ke MHK Foundation •  Nasional - Nakes Keluhkan Pencairan Insentif, Anggota Komisi IX: Pemerintah Harus Segera Cairkan •  Nasional - Demokrat: Doa SBY Sebagai Pesan ke Pemerintah Lebih Ekstra Selamatkan Nyawa Rakyat •  Nasional - Politikus Demokrat: Masyarakat Mulai Ragu Komitmen KPK Berantas Korupsi •  Nasional - Kunjungan Anggota DPR RI Komisi 6 Dr Ir E Herman Khaeron M.Si Di Desa Prajawinangun Wetan Kaliwedi Cirebon •  Nasional - Anwar Hafid; Jangan Lagi Ada Air Mata untuk Tenaga Kesehatan Kita •  Nasional - RI Masuk Daftar Merah Arab Saudi, Legislator : Perlu Konsistensi Penanganan Pandemi •  Nasional - Muncul Tagar Tenggelamkan Demokrat, William Wandik: Dukungan Rakyat Ke Demokrat Terus Menguat •