Partai Demokrat soal IPK RI Turun: Tantangan yang Harus Dijawab Pemerintah

Senin, 01 Februari 2021 11:50

pak didik (1)

Turunnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara. Padahal, Indonesia sebelumnya berada di peringkat 85.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai hal ini harusnya menjadi tantangan yang dijawab pemerintah. Khususnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat.
 
"Tantangan inilah yang harus dijawab oleh pemerintah khususnya, karena hal ini juga tidak terlepas dari political will pemerintah dalam mengelola anggaran termasuk pengawasan dan pembinaan aparatnya yang harus terus ditingkatkan," kata Didik, Jumat (29/1).
 
"Mengingat delik korupsi terjadi karena penyalahgunaan jabatan dan wewenang, suap, ilegal profit, hadiah, kolusi, nepotisme dan lain-lain," tambahnya.
 
Untuk itu, Ketua DPP Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tak boleh kendur. Bahkan,harus ditingkatkan lagi.
 
"Kunci penting dalam konteks ini adalah bagaimana political will pemerintah dan pemimpin bangsa ini untuk memberantas korupsi tidak boleh kendur," kata Didik.
"Penguatan sistem dengan membentuk zona integritas, termasuk mendorong dan menguatkan peran aparat penegak hukum secara utuh menjadi penting," tambahnya.
 
Didik menilai, ada faktor yang membuat IPK Indonesia turun. Misalnya, mengandalkan kesadaran tanpa road map tunggal pemberantasan korupsi yang diiringi pencegahan dan penindakan masif.
 
Apalagi di saat masyarakat sedang susah dan membutuhkan uluran tangan pemerintah terkait dengan bansos, ternyata kebutuhan rakyat pun dikorupsi.
 
"Ini bukan hanya moral hazard, tapi bisa memunculkan anggapan semakin permisifnya pengelolaan anggaran terhadap perilaku korupsi di lingkungan pemerintah," ujarnya.
 
Indeks Persepsi Korupsi menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat korupsi yang ada di sebuah negara.
 
Hal ini berkaitan erat dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap Kementerian/Lembaga yang semestinya berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Berita Lainnya

Nasional

Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun

Nasional

Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif

Nasional

Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan

Nasional

Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh

Nasional

PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko

Nasional

BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir

Nasional

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Berita: Nasional - Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun •  Nasional - Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif •  Nasional - Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan •  Nasional - Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh •  Nasional - PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko •  Nasional - BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir •  Nasional - Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian •  Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •