Partai Demokrat soal IPK RI Turun: Tantangan yang Harus Dijawab Pemerintah

Senin, 01 Februari 2021 11:50

pak didik (1)

Turunnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara. Padahal, Indonesia sebelumnya berada di peringkat 85.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai hal ini harusnya menjadi tantangan yang dijawab pemerintah. Khususnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat.
 
"Tantangan inilah yang harus dijawab oleh pemerintah khususnya, karena hal ini juga tidak terlepas dari political will pemerintah dalam mengelola anggaran termasuk pengawasan dan pembinaan aparatnya yang harus terus ditingkatkan," kata Didik, Jumat (29/1).
 
"Mengingat delik korupsi terjadi karena penyalahgunaan jabatan dan wewenang, suap, ilegal profit, hadiah, kolusi, nepotisme dan lain-lain," tambahnya.
 
Untuk itu, Ketua DPP Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tak boleh kendur. Bahkan,harus ditingkatkan lagi.
 
"Kunci penting dalam konteks ini adalah bagaimana political will pemerintah dan pemimpin bangsa ini untuk memberantas korupsi tidak boleh kendur," kata Didik.
"Penguatan sistem dengan membentuk zona integritas, termasuk mendorong dan menguatkan peran aparat penegak hukum secara utuh menjadi penting," tambahnya.
 
Didik menilai, ada faktor yang membuat IPK Indonesia turun. Misalnya, mengandalkan kesadaran tanpa road map tunggal pemberantasan korupsi yang diiringi pencegahan dan penindakan masif.
 
Apalagi di saat masyarakat sedang susah dan membutuhkan uluran tangan pemerintah terkait dengan bansos, ternyata kebutuhan rakyat pun dikorupsi.
 
"Ini bukan hanya moral hazard, tapi bisa memunculkan anggapan semakin permisifnya pengelolaan anggaran terhadap perilaku korupsi di lingkungan pemerintah," ujarnya.
 
Indeks Persepsi Korupsi menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat korupsi yang ada di sebuah negara.
 
Hal ini berkaitan erat dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap Kementerian/Lembaga yang semestinya berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Berita Lainnya

Nasional

Sambut Ramadhan, TRH Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Nasional

Gelar FGD, Wakil Ketua MPR Tampung Aspirasi Akademisi Soal GBHN

Nasional

Wastam : Pengawasan Bantuan Harus Diperketat

Nasional

Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat, Marwan Dorong Pemerintah Maksimalkan Ruang Fiskal

Irwan Minta Pemerintah Konsisten Larang Mudik Lebaran

Nasional

Dhevy Bijak Gelar Doa Bersama Partai Demokrat

Nasional

Demokrat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di NTB dan NTT

Nasional

Anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe SH: Kader Demokrat Diminta Tetap Solid dan Tidak Terpengaruh dengan Manuver Politik Pihak Luar

Berita: Nasional - Sambut Ramadhan, TRH Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim •  Nasional - Gelar FGD, Wakil Ketua MPR Tampung Aspirasi Akademisi Soal GBHN •  Nasional - Wastam : Pengawasan Bantuan Harus Diperketat •  Nasional - Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat, Marwan Dorong Pemerintah Maksimalkan Ruang Fiskal •  - Irwan Minta Pemerintah Konsisten Larang Mudik Lebaran •  Nasional - Dhevy Bijak Gelar Doa Bersama Partai Demokrat •  Nasional - Demokrat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di NTB dan NTT •  Nasional - Anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe SH: Kader Demokrat Diminta Tetap Solid dan Tidak Terpengaruh dengan Manuver Politik Pihak Luar •