Panja Pembiayaan Pendidikan Dengarkan Masukan Lembaga Pendidikan Keagamaan Swasta

Minggu, 26 Mei 2024 15:20

komisi X - dy

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mulai menyaring aspirasi untuk membuat sebuah mekanisme pembiayaan pendidikan yang baik dan lebih ideal. Hal ini menyusul adanya kisruh mengenai permasalahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal di sejumlah perguruan tinggi negeri.

Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, Komisi X pun mengundang sejumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyediakan pendidikan swasta, di antaranya yakni Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (PWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

“Nah kita mengundang bapak dan ibu semua justru kita pengen belajar dari bapak dan ibu yang hadir di sini kepada kita, sehingga kita punya bahan untuk kemudian kita membuat sebuah mekanisme dengan pemerintah,” ujar Dede Yusuf selaku Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X saat memulai Rapat yang dilaksanakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/05/2024).

Adapun maksud Komisi X mengundang sejumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyediakan pendidikan swasta di antaranya ingin mendengar aspirasi, khususnya mengenai pengelolaan pendidikan oleh swasta baik mengenai sumber dan komponen kebutuhan, kemudian penyampaian data dan pelaksanaan program bantuan pendidikan oleh Pemerintah kepada swasta serta usulan regulasi pembiayaan pendidikan untuk swasta.

“Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari bapak-ibu semua terkait bagaimana proses perjalanan atau pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (gal/rdn)

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR

Nasional

DPR Dorong Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Nasional

Bukan Soal Jumlah, Keterlibatan Perempuan dalam Politik terkait Kualitas Kontribusi

Nasional

Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol: Perketat Registrasi SIM Card

Nasional

Benny Harman Singgung Revisi UU Polri: Saya Usul Korlantas di Bawah Kemenhub

Nasional

Kebijakan Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Langkah Progresif untuk Pendidikan Indonesia

Nasional

Pemisahan Kementerian Pendidikan: Fokus Lebih Tajam, tapi Koordinasi Perlu Diperkuat!

Nasional

Raja Faisal Apresiasi Tanggung Jawab Kapolrestabes Semarang dan Evaluasi SOP Penggunaan Senjata Api

Berita: Nasional - Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR •  Nasional - DPR Dorong Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen •  Nasional - Bukan Soal Jumlah, Keterlibatan Perempuan dalam Politik terkait Kualitas Kontribusi •  Nasional - Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol: Perketat Registrasi SIM Card •  Nasional - Benny Harman Singgung Revisi UU Polri: Saya Usul Korlantas di Bawah Kemenhub •  Nasional - Kebijakan Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Langkah Progresif untuk Pendidikan Indonesia •  Nasional - Pemisahan Kementerian Pendidikan: Fokus Lebih Tajam, tapi Koordinasi Perlu Diperkuat! •  Nasional - Raja Faisal Apresiasi Tanggung Jawab Kapolrestabes Semarang dan Evaluasi SOP Penggunaan Senjata Api •