Pada Webinar Stop Kekerasan di Dunia kerja, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham Mendukung Percepatan Ratifikasi Konvensi ILO 190

Kamis, 01 Juli 2021 17:31

bu aliyah 3

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E., mendukung percepatan ratifikasi Konvensi ILO 190 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Percepatan ini menjadi penting agar kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dapat segera dikendalikan dan secara bersamaan dapat menyelamatkan Indonesia dari 14 Negara yang paling berbahaya untuk perempuan di wilayah Asia Pasifik.

Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 190 tanggal 10 Juni Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja adalah jalan terbaik dalam upaya membangun budaya kerja yang sehat, budaya kerja yang saling menghormati, dan membangun martabat kemanusiaan para pekerja yang berkeadilan gender.

“Kekerasan dan Pelecehan seksual merupakan salah satu persoalan yang menghambat upaya pembangunan masyarakat Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan. Dalam lapangan kerja, diskriminasi masih terjadi meskipun secara hukum Indonesia mengakui persamaan hak dan kewajiban warga negara” Ungkap Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham.

Aliyah Mustika Ilham mengungkapkan hal tersebut di depan komunitas peduli perempuan, serikat buruh serta masyarakat umum pada acara Webinar “Stop kekerasan di Dunia Kerja: Tantangan Ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” yang dilaksanakan secara virtual pada 29 Juni 2021. Webinar tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah dan Kepala Perwakilan PBB di Indonsia, Valerie Julian.

Ia menambahkan bahwa riset dari empat dekade ke belakang secara konsisten menunjukkan bahwa pelecehan seksual ialah masalah yang banyak dialami di dunia kerja. Berdasarkan data dari kementerian PPA, presentase korban menurut jenis kelamin, perempuan memiliki presentase sangat tinggi dalam kasus kekerasan mencapai 77,7%.  Bahkan berdasarkan data dari komnas perempuan pada Maret 2021 Kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja menempati posisi ketiga tertinggi.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2020 menyebutkan, dalam kurun waktu 12 tahun (2011-2019), kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen (hampir 800 persen) atau meningkat delapan kali lipat. Bahkan dalam Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2021 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 229.911 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan

“Salah satu kasus yang pernah banyak menyita pemberitaan media adalah kasus yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sempat viral di media sosial dan menjadi trending topik di jagat berita. Kasus Baiq Nuril itu menjadi controversial karena Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya bukan saja divonis bersalah oleh Mahkamah Agung melainkan juga menjadikan bukti rekaman pelecehan seksual yang disebarkan oleh rekannya sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan pencemaran nama baik pelaku pelecehan.”imbuhnya.

Meskipun pada akhirnya, karena desakan sejumlah masyarakat, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) soal amnesty untuk Baiq Nuril. Tetap saja, fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok pekerja yang paling rentan terhadap pelecehan dan kekerasan. Apresiasi Presiden Jokowi yang memberi amnesty untuk Baiq Nuril sesungguhnya dapat menjadi momentum positif dalam upaya mendorong gerakan dan kampanye penghapusan kekerasan seksual secara Nasional di Indonesia. Namun momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik sebagai media edukasi publik secara nasional dalam upaya menekan laju kekerasan seksual di Indonesia.

“Secara Pribadi, Saya mendukung disahkannya Konvensi ILO 190 Konvensi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, sehingga memberi perlindungan yang maksimal khususnya bagi perempuan mulai dari rumah, jalan hingga tempat kerja.” Imbuhnya

 Ia juga menegaskan komitmen Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung dan mendorong sepenuhnya ratifikasi Konvensi ILO 190 menjadi produk perundang-undangan di Indonesia. FPD juga membuka peluang ratifikasi konvensi ILO 190 ini dengan melakukan upaya lobby melalui kaukus perempuan parlemen dan Komisi IX DPR RI menjadi produk perundangundangan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan era SBY yang menekankan pada pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjadi penting pula untuk menyelaraskan Konvensi ILO 190 ini dengan substansi dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021 yang merupakan inisiasi DPR RI.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini masuk Prolegnas Prioritas 2021 dan saya berharap semoga proses pembahasannya tidak maju mundur seperti sebelumnya, dan secepatnya

dapat di syahkan sebagai UU.” Tambah Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini.

Iya juga berpesan bahwa sembari menunggu proses pembahasan RUU PKS di Baleg DPR RI selesai, gerakan kampanye dan edukasi terkait Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja sebagaimana konvensi ILO 190 harus terus kita dorong secara masif karena dengan semakin banyak yang teredukasi berarti dengan sendirinya dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kekerasan dan pelecehan. (Dita Indra)

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •