OPM Ancam Ganggu Program MBG, Pimpinan Komisi I DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini

Kamis, 06 Februari 2025 07:23

bpk anton

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto angkat bicara soal ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang akan membakar sekolah menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anton begitu ia disapa meminta pemerintah melakukan sejumlah hal guna mengantisipasi ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut.

“Pemerintah perlu mengoreksi dan memberikan counter narasi dan hasutan yang disebarkan OPM agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran di masyarakat Papua,” kata Anton kepada awak media di Jakarta, Kamis, (6/2/2025).

“Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah merupakan salah satu hal krusial yang perlu dijaga,” tambah Anton.

Lebih lanjut, Anton berharap, adanya penguatan dan peningkatan kecerdasan serta mitigasi mencegah dini guna mengantisipasi ancaman dari OPM tersebut.

“Koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan seperti Babinkamtibmas Polri, BIN, dan BAIS TNI merupakan hal krusial untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di daerah rawan seperti Papua,” jelas Anton.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini menambahkan, TNI dan Polri juga perlu menanggapi ancaman OPM secara tegas namun tetap terukur. Ketegasan diperlukan untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah eskalasi konflik.

Namun yang perlu diperhatikan, respon tersebut harus proporsional dan tidak melanggar HAM, agar tidak kontraproduktif di kemudian hari, beber Anton.

Anton menekankan, pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil, fasilitas pendidikan serta pelaksanaan program MBG.

Selain itu, lanjut Anton, sinergi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah melalui pendekatan dialog untuk meredakan ketegangan juga perlu dilakukan.

“Pendekatan dialog masih perlu dilakukan untuk mencari solusi damai terhadap masalah Papua,” jelas Anton.

Anton menekankan, tindakan tegas berupa penindakan hukum dari aparat, hanya ditujukan terhadap anggota OPM yang terbukti melakukan tindakan kriminal dan terorisme.

“Sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkas Anton.

( sumber : teropongsenayan.com )


Berita Lainnya

Nasional

Komisi II Terima Banyak Aspirasi Terkait PPPK di Sumsel

Nasional

Fathi: Transformasi Pembayaran Pensiun Diharapkan Beri Manfaat Lebih Bagi ASN

Nasional

Komisi VIII Soroti Penanganan Bencana di Tengah Efisiensi Anggaran BNPB

Nasional

Komisi IX Pastikan Kesiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sulawesi Tengah

Nasional

Legislator Demokrat Usul Pemerintah Bentuk RUU Keamanan Laut

Nasional

Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak

Nasional

Hari ke-2 Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Depok Sukses Dilaksanakan

Nasional

dr Raja Faisal Dukung Naturalisasi Tiga Pemain Keturunan Masuk Timnas Indonesia

Berita: Nasional - Komisi II Terima Banyak Aspirasi Terkait PPPK di Sumsel •  Nasional - Fathi: Transformasi Pembayaran Pensiun Diharapkan Beri Manfaat Lebih Bagi ASN •  Nasional - Komisi VIII Soroti Penanganan Bencana di Tengah Efisiensi Anggaran BNPB •  Nasional - Komisi IX Pastikan Kesiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sulawesi Tengah •  Nasional - Legislator Demokrat Usul Pemerintah Bentuk RUU Keamanan Laut •  Nasional - Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak •  Nasional - Hari ke-2 Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Depok Sukses Dilaksanakan •  Nasional - dr Raja Faisal Dukung Naturalisasi Tiga Pemain Keturunan Masuk Timnas Indonesia •