Nasir dan Nasir Kritisi Dirjen Minerba

Kamis, 21 Januari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI (20/01/2015) dengan Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono membahas persoalan divestasi PT Freeport Indonesia yang saat ini menjadi perhatian public, Muhammad Nasir dan Mat Nasir—keduanya dari Fraksi Partai Demokrat—menyampaikan sikap kritis. Bahkan meminta Dirjen Minerba mundur.

“Ini rapat sebenarnya tidak efisien karena Dirjen Minerba tidak dapat mengungkapkan sebenarnya apakah kontrak PT Freeport Indonesia diperpanjang atau tidak, sebab informasi jelas waktu lalu Menkopolhukam Luhut Panjaitan melalui media mengatakan bahwa: Freeport tidak lagi diperpanjang kontraknya di Indonesia ini,” kata M Nasir dengan nada keras. ‘’Kalau sudah ada pernyataan tersebut dari pemerintah buat apa lagi kita membeli saham yang harganya mahal itu,’’ sambungnya.

Gatot dalam pemaparanya di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI mengatakan bahwa dasar dari divestasi PT Freeport Indonesi ini berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 112 dan PP No. 77 Tahun 2014 Pasal 97 dan Pasal 112D ayat 2. Untuk itu Kewajiban PT Freeport Indonesia sampai tahun ini sebesar 20% saham. Adapun saham yang telah dimiliki pemerintah  sebesar 9,36% dan pengajuan divestasi yang wajib dilakukan sebesar 10,64%. Untuk valuasi aset, Peraturan Pemerintah Nomor 77 sudah mengatur jawaban harus dilakukan dalam 60 hari setelah tanggal penawaran.

Namun di tengah divestasi tersebut, hal lain dipertanyakan oleh beberapa anggota Komisi VII termasuk komitmen serius PT Freeport yang ternyata baru memiliki progress terhadap pembangunan smelter di Gersik sebesar 11,5 % per Juli 2015. Nuansa ketidaksiapan tersebut membuat pesimisme hampir seluruh Anggota Komisi  VII bahwa PT Freeport Indonesia tidak memiliki komitmen serius membangun smelter. Atas dasar itulah, penawaran divestasi terkesan hanya akan mengulur waktu untuk mendapatkan perpanjangan kontrak kerja di bumi Papua tersebut.

M Nasir menyatakan, divestasi ini seolah jebakan, harga saham jatuh tapi ditawarkan dengan harga yang menurut saya mahal. ‘’Jika ada penawaran, cocok, dan dibeli maka otomatis kalau begitu perpanjangan sudah pasti terjadi dong. Untuk itu saya tanya apakah posisi pemerintah saat ini memperpanjang atau tidak kontrak tersebut? Harusnya bapak dapat menjawab hal itu. Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, saya meminta bapak mundur karena Dirjen karena enggak bisa dimintai pendapat dan terlihat kurang kompeten,’’ tegas anggota dewan yang mewakili Dapil Riau II tersebut. 

Menanggapi ini, Dirjen Minerba menjawab, saat ini pemerintah akan membentuk tim yang dimotori oleh Kemeterian ESDM untuk mengkaji apakah harga saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia dengan nilai USD 1,7 miliar atau setara Rp 23,5 triliun (kurs rupiah Rp13.800/USD) dengan saham 10,64% feasible harga jualnya. “Saya belum dapat memberikan jawaban, karena semua masih dalam proses pengkajian, untuk itu saya belum bisa menyatakan pendapat terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia,” jelas Bambang.  

M. Nasir menyatakan seharusnya pemerintah Papua dihadirkan untuk mendengar keinginan mereka langsung, Gubernur, para Bupati, dan perwakilan masyarakat di sana. Karena yang paling berhak mendapatkan keuntungan dari beroprasinya PT Freeport seharusnya orang Papua.

Reaksi keras juga ditunjukan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat lainnya, Mat Nasir karena Dirjen Minerba yang tidak dapat menjawab pertanyaan rekannya M Nasir terkait posisi tegas pemerintah dalam kasus perpanjangan kontrak kerja.

“Kalau saya menyatakan tidak setuju kontrak diperpanjang, buat apa? Sudah cukup selama puluhan tahun Freeport dikelola oleh orang lain. Kini saatnya kita masyarakat Indonesia dan khususnya orang Papua yang berhak memiliki pengolahan atas sumber daya tambang tersebut,” ungkapnya Mat Nasir.

“BUMN seperti PT Aneka tambang, PT Inalum dan Pemerintah Daerah Papua saya dorong saat ini sudah harus siap dan berani mengelola asset PT Freeport di Papua. Untuk itu sikap kita harus tegas terhadap rencana perpanjangan kontrak tersebut. Kita akan rela jika hal tersebut dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi bangsa dan Negara kita. Jadi saya mengusulkan sebaiknya kontrak PT Freeport di Indonesia jangan diperpanjang, agar dapat dikelola dengan baik dan benar oleh bangsa kita sendiri,” tandas Mat Nasir. (age)

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •