Muraz Pertanyakan Rencana KPU Terapkan Aplikasi Sirekap

Kamis, 12 November 2020 17:06 0

M- MURAZ

Anggota Komisi II DPR RI dari FPD, Mohamad Muraz mempertanyakan Sistem Rekapitulasi Secara Elektronik  (Sirekap), yang akan diterapkan KPU. Menurutnya Sirekap akan berisiko karena sangat berbeda dengan sistem penghitungan biasa.

‘’Aplikasi Sirekap sekarang akan menjadi instrumen rekapitulasi hasil perhitungan suara, dengan cara mengkonversi data dari foto menjadi data elektronik sebagai hasil pemilu. Pertanyaannya, kira-kira apa yakin 100% atau berapa persen akurasi dari sistem ini untuk membaca foto menjadi perolehan suara pasangan calon?’’ tanya Muraz dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kamis (12/11/2020)/

Sebelumnya, Muraz juga mempertanyakan kesiapan KPU terkait DPT yang belum memiliki e-KTP dan surat keterangan. KPU menyatakan dari 100 juta DPT masih ada 1,7 juta yang belum punya e-ktp dan surat keterangan.

‘’Padahal terkait masalah e-ktp ini sudah menjadi masalah klasik dan sudah lama sekali belum selesai,’’ kata Muraz.

Kembali ke soal Sirekap, menurut Muraz, sistem elektronik KPU, khususnya situs yang digunakan untuk penghitungan dan pengumuman, sudah beberapa kali dibobol hacker. Atas dasar inilah, ia mewanti-wanti KPU agar lebih mempertimbangkan aspek keamanan Sirekap.

‘’Apakah KPU sudah uji coba keamanan siber. Karena selama ini, KPU hanya melakukan uji coba sistemnya saja. Simulasinya kita juga belum pernah lihat di mana,’’ kata Muraz lagi.

Menurutnya, setiap lembaga negara yang akan menggunakan sistem teknologi informasi, harus diaudit dan disertifikasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, termasuk jika KPU akan menggunakan dan menjalankan Sirekap.

‘’Ini terkait dengan kepercayaan masyarakat atau public trust,’’ katanya.

Terkait payung hukum, penerapan Sirekap pada pilkada di 270 daerah saat ini menurut Muraz,  tidak memiliki payung hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hanya mengatur tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi.

‘’Juga tidak dijelaskan bagaimana sengketa pemilu dengan perangkat TI dalam tahapan pemilu. Karena UU Pemilihan tidak mengenal salinan digital formulir. Seperti yang tercantum pada pasal 193 ayat (5) UU 10/2016 yang berbunyi setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana,’’ tambah Muraz lagi.

Aspek SDM dan waktu juga tak luput dari sorotan Muraz. ‘’Jika kita melihat e-ktp saja masih seperti banyak masalah, bagaimana mensosialisasikannya? Bagaimana cara mengahdirkan SDM yang di semua KPPS? Karena pasti kualitas SDM di setiap KPPS itu tidak sama, belum lagi kendala listrik, internet dan lain hal seperti yang disampaikan oleh Bawaslu,’’ tegas legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IV itu.

Mantan Walikota Sukabumi itu juga mengapresiasi keinginan KPU dan perubahan yang coba diwujudkan untuk memperbaiki sistem. Tetapi, menurut Muraz, secara faktual  kondisi nasional belum memungkinkan untuk mewujudkan semua keinginan tersebut.

‘’Apalagi jika kita kaitkan dengan Covid-19, juga sesuai dengan salah satu pernyataan KPU adalah agar tidak muncul cluster Covid-19 dengan penggunaan sirekap. Tetapi yang saya khawatirkan adalah akan munculnya ketidakpercayaan publik akan pelaksanaan Pilkada 2020,’’ katanya.

Karena itulah, Muraz menyarankan fungsi Sirekap sama seperti situng saja.  ‘’Jika ingin diujicoba, apakah ada kota yang benar-benar siap untuk dilakukan Sirekap ini. Kenapa diujicoba di kota, karena biasanya untuk kota secara infratruktur listrik dan internet dan SDM biasanya sudah lebih baik. Kita memang perlu lompatan, mungkin bisa diujicoba di satu daerah yang benar-benar siap,’’ tutupnya. (mediafpd/ silvi fitri)

Berita Lainya

Nasional

AHY : Pelatihan Politik Lahirkan Kader Militan Yang Akan Besarkan Partai Demokrat

Nasional

SEREMONIAL, AHY LEPAS PARA PESERTA PENDIDIKAN POLITIK DPC PARTAI DEMOKRAT SURABAYA

Nasional

Komisi VIII DPR RI Bersama Kemenag RI Sosialisasikan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020

Nasional

Mas Bram Kembali Berikan Bantuan pada Pengungsi Merapi

Nasional

Rencana Presiden Jokowi Kurangi Libur Akhir Tahun Kala Pandemi Corona, Ini Respon Fraksi Demokrat

Nasional

Syakir, Bocah Bocor Jantung asal Abdya Sudah di Jakarta, Segala Kebutuhan Ditanggung Teuku Riefky

Nasional

Selain Berikan Bantuan, Sartono Juga Ingatkan Masyarakat Terapkan 3M

Nasional

Balada Pilkada di Tengah Pandemi, Politikus Demokrat: Harus Tetap Berikan Pemahaman Covid-19 Belum Berakhir

Berita: Nasional - AHY : Pelatihan Politik Lahirkan Kader Militan Yang Akan Besarkan Partai Demokrat •  Nasional - SEREMONIAL, AHY LEPAS PARA PESERTA PENDIDIKAN POLITIK DPC PARTAI DEMOKRAT SURABAYA •  Nasional - Komisi VIII DPR RI Bersama Kemenag RI Sosialisasikan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 •  Nasional - Mas Bram Kembali Berikan Bantuan pada Pengungsi Merapi •  Nasional - Rencana Presiden Jokowi Kurangi Libur Akhir Tahun Kala Pandemi Corona, Ini Respon Fraksi Demokrat •  Nasional - Syakir, Bocah Bocor Jantung asal Abdya Sudah di Jakarta, Segala Kebutuhan Ditanggung Teuku Riefky •  Nasional - Selain Berikan Bantuan, Sartono Juga Ingatkan Masyarakat Terapkan 3M •  Nasional - Balada Pilkada di Tengah Pandemi, Politikus Demokrat: Harus Tetap Berikan Pemahaman Covid-19 Belum Berakhir •