fraksidemokrat.org, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI dari FPD Mohammad Muraz menyatakan pelaksanaan PON di Papua merupakan salah satu bentuk penghargaan, kebanggaan, eksistensi dan pengakuan pemerintah pusat terhadap kemampuan dan dedikasi daerah.
‘’Selama ini kita belum pernah mendengar ada pelaksanaan PON di 2 provinsi. Apalagi ini di Papua. Sekarang ada pelaksanaan PON di Papua tapi sebagian lagi di luar Papua. Jadi 10 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan nanti, kalau bisa dilaksanakan di Papua. Kalau tidak bisa, jangan dilaksanakan, karena menyangkut saudara-saudara kita di Papua, jangan sampai mereka dianggap tidak mampu,’’ kata Muraz dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Insititut Pemerintahan Dalam Negeri, Rabu 26 Februari 2020.
‘’Jadi kami meminta pemerintah PON tetap harus dilaksanakan di Papua saja. Tidak ada di tempat lain,’’ lanjut wakil rakyat dari dapil Jawa Barat IV itu.
Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian membeberkan alasan mengapa PON 2020 di Provinsi Papua diisukan akan digelar berbarengan di Provinsi Jawa Timur. Menurut Tito, Panitia Besar (PB) PON XX Lukas Enembe menyatakan Papua hanya sanggup menyelenggarakan 37 cabor karena venue atau arena untuk 10 cabor lain tidak siap.
Salah satu yang dinyatakan tidak siap adalah arena balap sepeda atau velodrome. Venue lain yang belum siap adalah ski air, bridge, woodball, gateball, golf, soft tenis, tenis mehja, dansa dan petanque. Dikatakan Tito, Gubernur Papua sempat mengusulkan agar PON XX diundur ke tahun 2021, namun pemerintah pusat tetap ingin pelaksanaan pada 2020.
Dalam rapat ini, Komisi II juga membahas masalah pendanaan Pilkada. Muraz menyatakan, kemampuan pendanaan setiap daerah berbeda dalam soal kemampuan pendanaan. ‘’Standarnya bisa dipenuhi daerah. Tapi di luar standar sulit untuk dipenuhi. Misalnya studi banding, masalah sosialisasi dan sebagainya. Termasuk biaya pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan,’’ kata mantan Walikota Sukabumi itu.
Sementara terkait KTP-el, Muraz menyatakan pihaknya mendengar keluhan salah satu Pemda yang jauh-jauh ke Jakarta untuk meminta blanko KTP-el. ‘’Tetapi, hanya dapat 500 blangko. Tadi mendagri menyatakan ada stick 10 juta blangko, tapi jika jumlah itu dibagikan ke 514 daerah tentu rasanya tidak akan cukup,’’ kata Muraz.
Untuk melihat akar permasalahan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan terjun langsung dan membentuk tim yang akan turun langsung ke kelurahan. Pihaknya bahkan akan menyamar menjadi mistery buyer atau warga yang ingin membuat KTP-el. Menurut Tito, dari sisi anggaran pengadaan blanko KTP-el tidak ada masalah. Berbeda dari anggaran tahun lalu yang kurang.
Ia mengatakan, sudah meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk Tim Khusus Investigasi itu dengan dibantu Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak.
(mediafppd/ silvi fitri)
