Muraz: AZN Terbentur Hukum Harus Didampingi

Kamis, 19 November 2020 04:48

M- MURAZ

Anggota Komisi II dari FPD Mohamad Muraz menyatakan,     aparat sipil negara (ASN) yang tersandung masalah hukum perlu mendapatkan pendampingan.  Tujuannya agar hak-hak mereka sebagai warga negara terlindungi.

Hal ini disampaikan Muraz dalam rapat dengar pendapat umum/ audiensi dengan Ketua Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia (17/11/20).  Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia menyampaikan persoalan pasca dilakukannya pemberhentian dengan tidak hormat (PTHD) terhadap PNS/ASN kepada Komisi II DPR RI.

Menurut Muraz, dalam soal ini harus jelas,     ‘’mana  yang punya motif dan yang hanya perintah atasan karena takut. Itu harus menjadi pertimbangan hakim. Agar tahu apakah mereka pantas dipecat atau tidak,’’ katanya.

Dikatakan, sejak reformasi, banyak sekali ASN dikaitkan dengan masalah korupsi. Para ASN yang tersandung kasus pidana ini tidak boleh mendapat bantuan hukum.  Menurut Muraz, dalam hukum pidana, ada 2 tindak kejahatan. Yakni yang dilakukan dengan niat atau sengaja, tapi juga ada yang karena lalai, tidak tahu aturan, atau karena perintah/tekanan atasannya.

‘’Karena ASN sejak masuk sudah dilatih untuk taat. Banyak sekali ASN yang tersandung kasus korupsi tapi mereka tidak menikmati uangnya,’’ tuturnya.

Kata Muraz, terkait pemecatan ASN adanya di UU ASN No. 5 tahun 2014.

‘’Tapi trend pemecatan yang ada dengan menggunakan SKB. Dahulu tidak ada pemecatan. Baru karena ada SKB ini ada pemecatan,’’ papar legilastor dari Jabar 4 itu.

Dalam pandangan Muraz, putusanya hakim umumnya tidak mencantumkan ASN itu harus dipecat. ‘’Beda dengan kasus poliitisi yang sering dicantumkan dicabut hak politiknya.  Karena hakim yang mengadili tahu persis mana yang sengaja melakukan tindak pidana dan mana yang lalai. Alangkah baiknya dlm putusan pengadilan itu dicantumkan siapa yang harus dipecat dan mana yang tidak. Tentu untuk ini Komisi II perlu berkoordinasi dengan komisi dan lembaga terkait,’’ tambah mantan Walikota Sukabumi itu.

Karena itulah, Muraz menekankan bahwa pendampingan hukum \perlu diberikan kepada mereka/ASN yang terbentur kasus hukum. (***)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •