Mulyadi Bantah Pernyataan Adian Napitupulu

Selasa, 19 Januari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat (FPD) Mulyadi membantah pernyataan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu terkait disvetasi saham PT Freeport yang menyebutkan bahwa  PP (Peraturan Pemerintah) No 77 tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden ke-6 SBY berdampak divestasi saham PT Freeport merugikan Negara Republik Indonesia (RI) puluhan triliun.

Menurut Mulyadi rekannya di Komisi VII itu tidak mengerti PP 77 tersebut. ‘’Justru PP 77 tersebut memperjelaskan dan mengklasifikasi secara detail dari PP 24 karena kedua PP tersebut dibuat era SBY,’’ kata Mulyadi, yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Sebelumnya, Adian menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2014 merugikan Indonesia karena memperkecil persentase kewajiban divestasi saham Freeport, yang semula 51 persen menjadi hanya 30 persen.

Mulyadi menerangkan bahwa jenis penambangan itu ada beberapa klasifikasi dengan risiko modal dan kebutuhan teknologi yang berbeda. Untuk kegiatan penambangan yang tidak melakukan pengolahan dan/atau pemurnian divestasi sahamnya diatur sampai 51 persen secara bertahap.

Sedangkan untuk kegiatan penambangan dengan melakukan pengolahan dan/atau pemurnian divestasi sahamnya diatur sampai 40 persen secara bertahap. Selanjutnya penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah disvetasi sahamnya diatur sampai 30 persen secara bertahap.

“Dalam PP itu sudah diatur jelas mekanisme aturan mainnya dengan baik. PP No 77 adalah  Peraturan Pemerintah tentang perubahan ketiga dari PP No 23 Tahun 2010 yang diubah dengan PP No 24 Tahun 2012, dan selanjutnya diubah lagi melalui PP No 77 Tahun 2014,” jelas Mulyadi.

Politisi asal Sumatera Barat II menyebutkan bahwa metode bawah tanah memiliki risiko oprasional lebih tinggi dan kebutuhan modal sangat besar, makanya kewajiban divestasinya berbeda dengan kegiatan penambangan biasa. Dan hal ini sudah dikaji secara detail dan mendalam dari aspek kelayakan investasi.

‘’Tidak logis logis dan tidak relevan mempersoalkan hal ini. Kalau pemerintah merasa memiliki modal dan kesiapan dari aspek manajerial dan teknologi, jangankan 51 mengambil alih 100 pun bisa setelah kontrak karya berakhir tahun 2021. Daripada beli saham PT Freeport 51 sebesar Rp 120 triliun, lebih baik diambil alih sekalian. Jadi kita tunggu saja apakah betul pemerintah akan ambil alih PT Freeport,” kata Mulyadi. (sumber: vivanews/***)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •