MPR Fraksi Demokrat: Perpanjangan Masa Presiden Bertentangan dengan Konstitusi

Jumat, 18 Juni 2021 14:47

pak syaf

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai masa perpanjangan masa jabatan bagi presiden hingga 2027 bertentangan dengan konstitusi. Ia pun menolak rencana yang sebelumnya mengemuka di publik tersebut.

"Dalam UUD tegas disebutkan bahwa presiden dan wapres memegang jabatan selama lima tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan," kata Syarief mengutip materi Pasal 7 UUD NRI 1945, dikutip dari keterangannya, Kamis, 17 Juni 2021.

Sejak awal Demokrat sudah menegaskan penolakannya terhadap amandemen UUD NRI 1945. Syarief mengatakan fraksinya dengan tegas menolak jika amandemen tersebut ditujukan untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tahun 2027 atau delapan tahun serta menolak isu penambahan periode masa jabatan Presiden/Wakil Presiden RI hingga tiga periode.

Menurut dia, isu perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi menimbulkan kekuasaan yang absolut dan merusak.

"Berbagai kajian akademis menyebut bahaya dari kekuasaan yang absolut. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak cenderung merusak," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Syarief menginginkan iklim demokrasi dapat tetap terjaga dengan masa jabatan dan periode yang tidak berlebihan. Reformasi sebagai bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan kata dia menuntut masa jabatan terbatas hanya lima tahun dan maksimal periode sebagai bentuk koreksi atas sejarah kekuasaan absolut masa lalu.

"Saya atas nama Pimpinan MPR RI dari Partai Demokrat menyatakan menolak rencana amandemen UUD NRI 1945, termasuk menolak rencana perpanjangan masa jabatan hingga 2027," tandasnya.***

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •