Mohamad Muraz: Mana Arah Kebijakan Pembinaan Pancasila dari BPIP?

Rabu, 07 April 2021 11:21

M- MURAZ

Anggota Komisi II Mohamad Muraz meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) segera merumuskan dengan jelas arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Tujuannya, agar bisa segera diimplementasikan dalam proses pendidikan masyarakat oleh berbagai pihak, termasuk oleh MPR/ DPR.

‘’BPIP kan dibentuk dengan asumsi bahwa masyakat ini harus tahu, mengerti, memahami dan melaksanakan dasar negara dan falsafah Pancasila yang sejak reformasi makin jarang dibicarakan di masyarakat. Tentu ini butuh arah kebijakan pembinaan ideologi dimaksud. Sampai hari ini, kami tidak tahu seperti apa,’’ kata Muraz, usai rapat dengar pendapat Komisi II dengan BPIP yang dilaksanakan secara virtual dan fisik di Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Tugas BPIP, kata Muraz, antara lain tugas merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi diklat dan menyelenggarakan diklat. 

‘’Apakah BPIP sudah membuat rumusan arah kebijakan pembinaan ideologi tadi? Kalau sudah dibuat, kami ingin dikirim atau mendapatkan rumusan tersebut dan seperti apa? Standarisasi diklatnya seperti apa?’’ tanya Muraz dalam rapat tersebut.

Urgensinya, menurut Muraz, anggota DPR dan MPR juga melaksanakan sosialisasi 4 pilar bangsa (Pancasila, UUD ’45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).  Dalam hal ini, BPIP perlu melihat sejauh mana sosialisasi 4 pilar yang dilaksanakan anggota MPR/ DPR.

‘’Apakah materi-materi dan format pelaksanaan sosialisasi yang kami lakukan ini sudah cukup baik atau bagaimana. Apakah perlu inovasi-inovasi yang bisa menarik untuk masyarakat, dan seterusnya. Terus terang, secara pribadi saya melihat materi sosialisasi 4 pilar masih sama dengan produk-produk terdahulu. Jadi tugas BPIP sangat strategis, karena bagaimana kita mau mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk kembali menghayati falsafah bangsa, kalau produk pendidikan masyarakatnya tidak menarik,’’ tutur Muraz.

‘’Kalau perlu anggota DPR diberi diklat agar ada inovasi,’’ lanjut Muraz.

Isu ini, menurut Muraz, harus diarusutamakan. Karena situasinya makin memprihatinkan. Mengutip hasil survei sebuah lembaga belum lama ini, Muraz mengingatkan bahwa 19,5% anak muda berusia 18-25 tahun tidak yakin nilai-nilai Pancasila penting atau relevan dengan kehidupan mereka. Sebanyak 19,5% merespons netral, bahkan merasa Pancasila sekadar norma atau tinggal teori tanpa makna, ada juga yang menyebutkan bahwa Pancasila itu indoktrinasi masa lalu.

‘’Silakan cek saja, survei LSI, CSIS dan lainnya. Mengerikan. Banyak responden muda yang sudah tidak terhubung lagi dengan ideologi negara. Bahkan ada yang menyatakan harus diganti. Di luar itu, faktanya, negara kita terus sibuk dengan masalah intoleransi, radikalisme, dan sejenisnya. Itu kan persoalan yang terkait dengan sejauh mana masyarakat menghayati 4 pilar bangsa,’’ papar mantan Walikota Sukabumi itu.

Muraz juga menagih materi kurikulum Pendidikan di semua level yang pernah disebut dalam rencana strategis BPIP. Memastikan materi Pancasila masuk ke dalam kurikulum dengan konsep yang dapat diterima anak didik, sangat mendesak saat ini.

‘’Apakah BPIP sudah Menyusun materi kurikulum yang menarik bagi anak-anak, generasi milenial dan generasi Z? Saya kira, sekali lagi, keuntungan demografi kita akan menjadi kerugian kalau generasi baru ini tidak memahami dan menghayati ideologi bangsa, apalagi menolaknya,’’ kata Muraz lagi. (media-fpd/ silvi fitri)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Kemendikbud dan Kemenristek Dilebur, DPR: Peran BRIN Harus Independen

Nasional

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional

Syukuran KLB Demokrat Deli Serdang Ditolak, Achmad Ajak Kader Kembali Lakukan Kerja Nyata untuk Rakyat

Nasional

Wakil Ketua MPR Minta Peran Aktif Masyarakat Tangkal Radikalisme

Nasional

Jangan Sampai Negara Dikelola Ugal-ugalan, DPR Siap Panggil PLN dan ESDM Soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik

Nasional

Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat

Nasional

Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif

Nasional

Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan

Berita: Nasional - Kemendikbud dan Kemenristek Dilebur, DPR: Peran BRIN Harus Independen •  Nasional - Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent •  Nasional - Syukuran KLB Demokrat Deli Serdang Ditolak, Achmad Ajak Kader Kembali Lakukan Kerja Nyata untuk Rakyat •  Nasional - Wakil Ketua MPR Minta Peran Aktif Masyarakat Tangkal Radikalisme •  Nasional - Jangan Sampai Negara Dikelola Ugal-ugalan, DPR Siap Panggil PLN dan ESDM Soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik •  Nasional - Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat •  Nasional - Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif •  Nasional - Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan •