MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat

Selasa, 30 November 2021 08:21

pak benny fpd

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-Undang itu juga tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Putusan MK soal gugatan uji formil terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang digelar virtual, Kamis 25 November 2021.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'todak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK  Anwar Usman saat membacakan putusan tersebut.

Melalui keputusan itu, pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Lebih lanjut, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa apabila dalam dua tahun perbaikan terhadap aturan itu tidak selesai, maka Undang-Undang atau pasal yang merupakan materi dari UU Cipta Kerja harus berlaku kembali.

Hal tersebut kemudian disorot oleh anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.

Seperti yang diketahui, pada tahun 2020 lalu Benny memberikan interupsi dan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.

Namun sayangnya ia tak diberikan hak bicara hingga mic nya pun dimatikan saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja.

Benny dan anggota partai Demokrat lainnya lalu walk out meninggalkan ruang rapat paripurna.

Keputusan MK terbaru ini kemudian mendapat perhatian dari Benny Harman.  Menurutnya ini merupakan pelajaran luar biasa bagi penguasa.

"Dari “Kampoeng” saya dapat khabar MK telah batalkan UU Ciptaker, Omnibus Law, karya besar Presiden Jokowi," cuitnya dikutip Galamedia dari Twitter @BennyHarmanID, Jumat 26 November 2021.

"Jika betul khabar ini, ini lah pelajaran berharga bagi penguasa," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan maksud dari pelajaran di sini yaitu agar jangan mengabaikan suara rakyat.

"jangan pernah abaikan suara rakyat/vox populi dalam pembentukan UU. Salut atas keberanian MK," tandasnya.***

( sumber : galamedia.pikiran-rakyat.com )

Berita Lainnya

Nasional

Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif

Nasional

Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen

Nasional

Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua

Nasional

Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani!

Nasional

PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati

Nasional

Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu

Nasional

Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana

Nasional

Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari

Berita: Nasional - Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif •  Nasional - Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen •  Nasional - Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua •  Nasional - Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani! •  Nasional - PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati •  Nasional - Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu •  Nasional - Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana •  Nasional - Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari •