Menpora Arogan Sejumlah Anggaran Bisa Dihapus

Sabtu, 06 Juni 2015 00:00

Kisruh yang terjadi di tubuh PSSI bisa mempengaruhi anggaran APBN untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Bisa saja Komisi X menghapus beberapa mata anggaran yang dianggap tidak lagi diperlukan setelah PSSI mendapatkan sanksi dari FIFA, seperti pembinaan atlet untuk Pelatnas dan sebagainya.Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya sebagaimana dikutip Antara (4/6/2015). Dikatakan, hal ini sangat mungkin, karena beberapa anggota Komisi X DPR menilai Menpora Imam Nahrawi arogan, antara lain menolak menghadiri rapat kerja bersama DPRterkait kebijakannya membekukan PSSI.Riefky yang ditemui di Batam Kepulauan Riau, Kamis (4/6/2015) masih enggan memastikan apa saja mata anggaran yang akan dipotong dan berapa rupiah yang akan dihapus dari alokasi APBN untuk Kemenpora.  "Saya belum tahu, karena Menteri tidak datang saat rapat," katanya.Meski begitu, ia berharap Menpora bisa menyelesaikan kisruh PSSI sebelum anggaran diputuskan. "Saya berharap sebelum rapat kerja, Menpora sudah punya langkah bijak,"kata dia.Komisi X kembali akan memanggil Menpora dalam rapat kerja bersama pada pekan depan dengan agenda membicarakan kisruh PSSI, hasil audit BPK dan pagu anggaran APBN 2016.Riefky berharap Menpora menghadiri rapat kerja itu, setelah mangkir dalam dua rapat sebelumnya.Komisi X terus mendesak pemerintah berbesar hati mencabut SK Menpora, demi stabilitas nasional."Benahi PSSI, tapi tidak diintervensi. Dampak ke daerah ada materi dan moril. Karena bagi masyarakat daerah ada rasa bangga kepada klubnya," kata dia.Jika memang pemerintah menilai ada yang tidak beres dalam tubuh PSSI, maka benahi pejabatnya, bukan lembaganya, seperti yang dilakukan FBI terhadap FIFA.(tim media/Antara)

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya

Nasional

Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik”

Nasional

Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks

Nasional

Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir

Nasional

Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor

Nasional

Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut

Nasional

Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Nasional

Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme

Berita: Nasional - Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya •  Nasional - Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik” •  Nasional - Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks •  Nasional - Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir •  Nasional - Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor •  Nasional - Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut •  Nasional - Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu •  Nasional - Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme •