Menkopolhukam Mahfud MD Sebut Korupsi Sekarang Jauh Lebih Gila, Benny K Harman Singgung Pelemahan KPK

Rabu, 09 Juni 2021 11:58

pak menko

Politisi Partai Demokrat Benny K Harman mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menokopolhukam) Mahfud MD yang mengatakan bahwa korupsi di era reformasi lebih parah dibandingkan dengan masa Orde Baru.

Benny K Harman pun mempertanyakan kebenaran pernyataan Mahfud MD yang viral pada tahun 2017 itu.

"Mahfud MD: Sekarang Korupsi Jauh Lebih Gila dari Zaman Orde Baru. Betul kah?" tulis Benny, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Minggu, 6 Juni 2021.

Lebih lanjut, Benny juga menyinggung kembali tentang dugaan usaha pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dugaan itu diketahui muncul setelah puluhan pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (KPK), di antaranya yakni Penyidik senior Novel Baswedan.

"Padahal kita punya KPK yang begitu powerful. Apalagi jika KPKnya diperlemah, bukan hanya meluas tapi juga mendalam bahkan korupsi makin terbuka dan makin kasar," ujarnya, diikuti dengan tagar 'Rakyat Monitor'.

Untuk diketahui, pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa korupsi era reformasi lebih besar jumlahnya kembali viral baru-baru ini.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meralat pernyataannya dalam acara dialog bersama Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurutnya, bukan jumlah korupsinya yang semakin besar, melainkan sifatnya yang semakin meluas.

Maksudnya dari yang semua tersentralisasi di pemerintah pusat, kini telah menyebar ke sejumlah sektor termasuk legislatif hingga pemerintah daerah.

Selain itu, dia juga kembali menyinggung kasus BLBI yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dan terus diwarisi kepada pemerintahan Presiden Jokowi.***

 

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •