Mengapa Demokrat Tolak Revisi UU KPK Ini Dasarnya

Sabtu, 13 Februari 2016 00:00

fraksidemokrat.org--Jakarta: Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono, secara tegas menolak revisi UU KPK dibawa ke Sidang Paripurna DPR, kemarin. Hal yang menjadi dasar sikap Demokrat adalah Revisi RUU KPK cenderung melemahkan KPK.

“Revisi RUU KPK cenderung melemahkan KPK. Terkait dengan penyadapan, di dalam draf RUU, dinyatakan, harus persetujuan Dewan Pengawas KPK. Sebagaimana diketahui, dewan pengawas ini, di dalam draft RUU, diseleksi panitia seleksi yang ditunjuk presiden dan hasilnya pun diangkat presiden. Oleh karena itu, kami, Fraksi Partai Demokrat (FPD) melihat, kalau kinerja dan penyadapan KPK harus mendapat izin dari dewan pengawas maka independensi KPK menjadi terdegradasi. Bisa disinyalir ada peluang-peluang intervensi dari kekuasaan terkait institusi KPK,” demikian dinyatakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, yang juga Anggota Komisi III, DPR-RI Didik Mukrianto dalam bincang -bincang santai  dengan jurnalis  di Café Pisa Jalan Gereja Theresia , Jumat 12 Februari 2016.

Hadir dalam perbincangan tersebut Wakil Sekjen DPP-PD Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Imelda Sari, Anggota FPD DPR-RI (di Komisi III) Putu Sudiartana, dan Anggota FPD DPR-RI (di Komisi III) Erma Suryani Ranik.

Didik memaparkan, bagaimana mungkin penegak hukum dan kelembagaan kuat seperti KPK, yang harus indpenden dan bebas dari kepentingan apa pun, harus dialasi dengan dewan pengawas yang diangkat presiden.

“Kami takutkan peluang-peluang yang terjadi nanti, dewan pengawas ada kepentingan dari luar yang ingin mengendalikan peran dari kinerja KPK,” Didik menuturkan.

Terkait SP3, Didik menguraikan, kalau ada revisi, harapannya harus memperkuat KPK.  Siapa yang bisa menjamin diberikannya kewenangan SP3 tidak akan menjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dari KPK.

“Demokrat menegaskan, sesuai yang sudah digariskan Ketua Umum Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono, negara ini masih sangat butuh kinerja KPK yang independen,” Didik Mukri menekankan.

Erma Suryani Ranik menyatakan, draft RUU KPK yang menyatakan penyidik hanya boleh diusulkan kepolisian dan kejaksaan  sangat berpotensi  melemahkan KPK. Sebab KPK tidak mempunyai peluang menentukan penyidiknya sendiri, sehingga KPK menjadi terkunci.

Secara umum, seperti juga dinyatakan  Didik Mukrianto, Erma menegaskan, keseluruhan draf revisi RUU KPK bukan hanya melemahkan KPK tetapi berpotensi membunuh KPK lewat dewan pengawas KPK yang diangkat dan dipilih presiden melalui panitia seleksi.

I Putu Sudiartana secara tegas meminta agar KPK tidak dikebiri.  Saat ini, KPK sudah berjalan baik  sehingga jangan dihambat dengan revisi RUU KPK.

“Mari kita teruskan yang sudah baik,” Putu Sudiartana mengharapkan.

Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan, Partai Demokrat konsisten ingin KPK yang kuat dan bisa memerangi korupsi. Partai Demokrat bukan anti-revisi tetapi draf revisi saat ini bukannya memperkuat KPK tetapi melemahkannya, padahal korupsi makin marak di negeri ini.

Didi Irawadi berharap Presiden Jokowi konsisten memperkuat KPK sehingga revisi RUU KPK tidak menjadi polemik.

“Dua fraksi (Demokrat dan Gerindra) sudah bersikap bahwa revisi RUU KPK melemahkan KPK. Kalau pemerintah setuju revisi RUU melemahkan KPK maka selesai sudah polemik ini. Kalau pemerintah berlarut-larut dalam RUU KPK maka pemerintah tidak akan fokus kepada permasalahan lain seperti pembangunan ekonomi,” ujar Didi Irawadi.

Bincang-bincang santai dipandu Imelda Sari, yang juga Sekretaris Juru Bicara Partai Demokrat, tersebut berlangsung hangat dan bersahabat. Para jurnalis yang hadir memberikan apresiasi atas penjelasan gamblang yang disampaikan Partai Demokrat.

(rosandidharma/iwankurniawan/didik)

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •