Lucy Kurniasari: Pemerintah Jangan Ambigu Tangani Covid-19

Rabu, 23 Juni 2021 15:02

bu luci

Pemerintah baru mengambil kebijakan larangan mudik setelah mendekati lebaran. Kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif karena informasi dari pemerintah ada 1,5 juta penduduk yang lolos mudik.

Angka yang lolos mudik diperkirakan jauh melebihi dari jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk lolos mudik tanpa terdeteksi oleh aparat pemerintah.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari kepada para awak media melalui keterangan tertulis, Senin (21/6/2021)

Menurut Lucy, hal itu terjadi karena kebijakan larangan mudik tidak diikuti oleh sanksi yang tegas. “Hal ini tampaknya dimanfaatkan para pemudik yang memang sudah merindukan kampung halaman,” katanya.

Lucy menilai, tingginya jumlah pemudik mengindikasikan, larangan mudik dari pemerintah diabaikan sebagian besar masyarakat. “Mereka tidak lagi mendengarkan larangan dari pemerintahnya, bahkan banyak diantara pemudik yang menyerobot di beberapa tempat penyekatan,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini.

Lucy mengatakan, dengan tingginya mobilisasi penduduk sebelum dan pasca lebaran, membuat penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali. “Hal itulah yang kita saksikan saat ini. Wisma Atlet dan rumah sakit diinformasikan dipenuhi penderita Covid-19,” ujarnya.

“Bahkan sudah ada kehawatiran bila Wisma Atlet dan Rumah Sakit nantinya tidak sanggup menampung penderita Covid-19,” sambung Ning Kota Surabaya 1986 ini.

Selain itu, lanjut Lucy, juga ada kelalaian di tengah masyarakat setelah mendapat vaksinasi Covid-19. “Sebagain dari mereka menjadi abai melaksanakan protokol kesehatan,” bebernya.

Lucy berpendapat, mereka abai melaksanakan protokol kesehatan karena diantara mereka percaya kekebalan tubuh sudah diperoleh setelah divaksin. “Persepsi inilah yang membuat mereka abai menggunakan masker dan merasa aman berada di tengah kerumunan. Hal ini juga yang membuat sebagian anggota masyarakat merasa aman untuk mudik,” paparnya.

Selain itu, sambung Lucy, pemerintah memang sudah sejak awal ambigu dalam mengatasi Covid-19. “Kebijakannya tidak pernah fokus pada penanganan kesehatan. Pemerintah selalu coba mencari keseimbangan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi,” ungkap Lucy menyayangkan.

Akibatnya, jelas Lucy, dalam mengatasi pandemi Covid-19 selalu tarik ulur seperti bermain layang-layang untuk mencapai keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi. “Belum lagi masalah tidak padunya pengambilan kebijakan di pusat dan pusat dengan daerah. Akibatnya, sesama aparat pemerintah saling berpolemik, sementara masalah Covid-19 menjadi terbaikan,” ucapnya.

Jadi, saran Lucy, untuk mengatasi penyebaran Covid-19, pemerintah harus fokus kepada penanganan kesehatan. “Semua kebijakan dan tindakan harus fokus untuk penanganan Covid-19,” ingatnya.

Lucy pun mengingatkan, agar fokus pada aspek kesehatan, maka anjuran WHO agar Indonesia melaksanakan PSBB diperketat sangat layak dilaksanakan. “Melalui PSBB diharapkan mobilisasi dapat ditekan seminimal mungkin,” harapnya.

Kalau PSBB dilaksanakan, imbuh Lucy, maka pemerintah minimal harus menyediakan sembako bagi rakyatnya. “Setidaknya sembako itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu,” terangnya.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jatim 1 ini menghimbau, hal itu harus dilakukan pemerintah, karena pembukaan UUD 1945 mengamanatkan demikian. “Negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” pungkas Lucy Kurniasari. (Daniel)

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •