.jpg)
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mempertanyakan berbagai hal terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satunya keluhan dari calon jemaah haji asal daerah pemilihannya Riau I yang belum mendapatkan koper. Padahal kloter pertama direncanakan akan diberangkatkan pada 26 Mei 2023 mendatang.
“Ada beberapa catatan kami terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Salah satunya keluhan dari calon jemaah haji di dapil saya. Sebagaimana diketahui kloter pertama akan berangkat pada 26 Mei 2023, namun hingga saat ini koper haji belum juga diterimanya,” ujar Achmad saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan jajarannya di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai pendistribusian koper-koper ke daerah terbilang terlambat untuk tahun ini. Hal itu mengingat pembuatan koper haji itu tersentral ke Jakarta, yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk didistribusikan ke daerah. Meskipun persoalan koper bukan hal besar, namun hal ini menurutnya ikut mempengaruhi kesiapan dan persiapan pribadi dari calon jemaah haji, terlebih lagi yang termasuk dalam kloter pertama.
Selain persoalan koper, Achmad juga mendapat aduan seputar persediaan vaksin meningitis yang selama ini menjadi salah satu syarat perjalanan haji. Diungkapkannya, selama ini vaksin meningitis baru diberikan oleh Kementerian Kesehatan bagi Jemaah calon haji yang sudah melunasi BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Persoalan muncul ketika jemaah calon haji itu masuk dalam daftar cadangan, waktu yang diberikan sangat sempit, sementara ketersediaan vaksin di daerah terbatas. Pihaknya berharap agar pemberian vaksin meningitis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jangan menunggu pelunasan BPIH.
“Intinya, Kami berharap agar kualitas peningkatan pelayanan haji tahun ini bisa ditingkatkan. Mulai dari berangkat dari tanah air sampe ke tanah suci, termasuk pelaksanakan ibadah hajinya, serta pasca ibadah haji dapat berjalan baik lancar,” pungkas Achmad. (ayu,au/aha)
( sumber : dpr.go.id )
