Legislator Dukung Pemenuhan Sarpras Memadai untuk Lembaga Peradilan di Kalsel

Jumat, 03 Mei 2024 13:53

bpk hinca

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyayangkan kenaikan anggaran untuk Mahkamah Agung yang tidak serta merta turun ke lembaga di bawahnya, seperti pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

“Anggaran di Mahkamah Agung sudah kita naikkan sampai 7 triliun dari yang sebelumnya lima triliun sekarang menjadi 11 triliun. Ini ternyata setelah kita cek tidak turun ke bawah,” ungkap Hinca kepada Parlementaria usai melakukan pertemuan dengan empat lingkungan peradilan di Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi lII DPR, ke Banjarmasin, Kalsel, Selasa (30/4/2024).

Untuk mengatasi mandeknya anggaran di lingkungan peradilan itu, Hinca pun meminta semua lembaga peradilan baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (TUN) melakukan permintaan atau pelaporan secara tertulis kepada Komisi III DPR.

 “Sebab tanpa sarana dan prasarana yang cukup, integritas mereka dalam menjalankan tugasnya yang bebas dan independen kita ragukan”

“Jadi enggak boleh cuma bilang kami kurang mobil, rumah kami masih kos-kosan dan sebagainya. Kami minta secara tertulis, kemudian dibikin argumen dan rasionalitasnya,” imbuh Hinca.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan Komisi III DPR melalui fungsi anggarannya berkomitmen memberikan anggaran yang memadai untuk lembaga peradilan.

“Kita dukung penuh sarana-prasarananya. Sebab tanpa sarana dan prasarana yang cukup, integritas mereka dalam menjalankan tugasnya yang bebas dan independen kita ragukan,” demikian legislator dari dapil III Sumatera Utara itu. (eki/rdn)

( sumber : dpr.go.id )

Berita Lainnya

Nasional

Libatkan Banyak Pihak, Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Perekonomian

Nasional

Herman Khaeron Tegaskan Komitmen MPN dalam Pembangunan Kelautan Nasional

Nasional

Komisi III DPR Soroti Banyaknya Vonis Bebas di Kejati Kalbar, Ada Apa?

Nasional

Percepat Akses BBM, Mulyadi Dorong Pendirian SPBU Mini di Wilayah Tertinggal

Nasional

Benny K Harman Nilai Banyak Kasus Hukum yang Kadang Fiksi

Nasional

Tepati Janji, Frederik Kalalembang Hadirkan 375 Titik Internet Gratis di Dapil Sulsel 3

Nasional

Anggota DPR Respons Soal Coretax Kerap Bermasalah: Baru 2 Bulan, Wajar Jika Ada Kendala

Nasional

Dua Daerah di Babel yang Pilkada Ulang Terancam Efisiensi Anggaran

Berita: Nasional - Libatkan Banyak Pihak, Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Perekonomian •  Nasional - Herman Khaeron Tegaskan Komitmen MPN dalam Pembangunan Kelautan Nasional •  Nasional - Komisi III DPR Soroti Banyaknya Vonis Bebas di Kejati Kalbar, Ada Apa? •  Nasional - Percepat Akses BBM, Mulyadi Dorong Pendirian SPBU Mini di Wilayah Tertinggal •  Nasional - Benny K Harman Nilai Banyak Kasus Hukum yang Kadang Fiksi •  Nasional - Tepati Janji, Frederik Kalalembang Hadirkan 375 Titik Internet Gratis di Dapil Sulsel 3 •  Nasional - Anggota DPR Respons Soal Coretax Kerap Bermasalah: Baru 2 Bulan, Wajar Jika Ada Kendala •  Nasional - Dua Daerah di Babel yang Pilkada Ulang Terancam Efisiensi Anggaran •