Kamis, 25 Juni 2020 20:04 0

HINCA

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyoroti rendahnya tuntutan jaksa terhadap terdakwa pelaku penyerangan kepada penyidik KPK Novel BaswedanRonny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette.

Menurutnya, tuntutan satu tahun terhadap penyerang Novel Baswedan berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga negara, yaitu Kejaksaan Agung.

Sebab, kasus penyiraman air keras Novel Baswedan telah menjadi perhatian publik.

Hal itu dikatakannya dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Rabu (24/6/2020).

A


"Karena ini menyangkut kepercayaan publik, kita kadang-kadang sulit untuk menolak pendapat publik ketika tuntutan-tuntutan pidana ringan menjadi besar tapi tuntutan yang menjadi perhatian publik misalnya kasus novel baswedan sedemikian rupa," kata Hinca.

Menurutnya, Kejagung harus bisa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam setiap tuntutan dalam setiap persoalan hukum.

Oleh karena itu, ia meminta Kejagung untuk melakukan pembenahan internal.

"Jika hal ini lari, keadilan menjadi gelap, kepercayaan rakyat jatuh dan tiarap. Bukan berarti institusi ini semakin tenggelam dan berbaring gelap, bangunlah dengan sigap sebab kami masih menaruh harap khusus untuk tuntutan-tuntutan yang menjadi harapan publik," ucap Hinca.

Merespons pernyataan itu, Kejagung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono mengakui pihaknya akan melakukan evaluasi.

Sehingga nantinya bisa mengakomodir perkara-perkara yang ringan maupun perkara-perkara yang berat.

"Demikian pula untuk tuntutan pidananya kita akan lebih optimalkan dalam memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat," pungkasnya.

 

Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •