Legislator Demokrat: Pengurangan Masa Libur Harus Dikaji Lebih Komprehensif

Jumat, 19 Februari 2021 09:41

pak anwar (1)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan libur Hari Raya Idulfitri hingga libur Tahun Baru 2022 dipersingkat demi mencegah meluasnya penularan Covid-19.  

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid menilai pengurangan masa libur memang tepat, hanya saja jika itu dilakukan dengan alasan pandemi. 

"Kalau alasannya karena pertimbangan mencegah penularan Covid-19 saya kira sangat tepat," ujar Anwar, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (17/2/2021). 

Akan tetapi, Anwar mengimbau agar kebijakan itu lebih dahulu dikaji secara komprehensif, sehingga nantinya benar-benar diketahui alasan Menpan RB memperpendek libur Idulfitri dan Tahun Baru. 

"Namun perlu dikaji lebih komprehensif lagi, sehingga di satu pihak pengurangan masa libur tersebut semata-mata benar-benar karena alasan pandemi," jelas Anwar. 

Sebelumnya diberitakan, demi mencegah meluasnya penularan Covid-19, libur Hari Raya hingga libur Tahun Baru 2022 diusulkan dipersingkat. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan libur ini.

Tjahjo menilai pemangkasan cuti bersama dan pelarangan ASN ke luar kota saat libur panjang efektif mengurangi penambahan penularan kasus corona.

"Kami usulkan supaya libur Idulfitri (sampai) tahun baru enggak ada H-5 atau H+5, atau H-10 H+10, diperpendek.

Dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin," kata Tjahjo saat acara Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polri yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PANRB, Selasa (16/2/2021).

Pemerintah telah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2021 pada 12 Mei dan 17-19 Mei 2021.

Tjahjo mengatakan usulan itu nantinya turut dibarengi dengan instrumen sanksi bagi para ASN maupun anggota TNI-Polri yang berlibur ke luar kota.

Menurutnya, aparatur pemerintah harus menjadi contoh berdisiplin yang baik bagi masyarakat."Dan sanksi yang tegas baik bagi ASN, TNI-Polri, dan bisa beri contoh ke masyarakat," kata dia.

Ditegaskan, saat menerapkan larangan ASN, TNI dan Polri ke luar kota saat libur panjang Imlek 12-14 Februari 2020 lalu mampu menurunkan penambahan pasien Covid-19 hingga 25 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 dalam Surat Keputusan Bersama pada 10 September 2020 lalu.

Total ada 15 hari libur nasional dan 7 hari cuti bersama sepanjang tahun 2021.

Keputusan tersebut tercantum dalam SKB Cuti Bersama Tahun 2021 Nomor 642/2020, Nomor 4/2020 dan Nomor 4/2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

SKB tersebut adalah keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dalam SKB tersebut dijelaskan, penetapan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, Hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Hari raya Idul Adha 1442 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Selain itu, lembaga atau perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Lembaga atau perusahaan yang dimaksud seperti rumah sakit, perbankan, lembaga yang memberikan pelayananan telekomunikasi, listrik, air, minum, pemadan kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan lembaga atau perusahaan sejenis.

Sementara pelaksanaan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Berita Lainnya

Nasional

Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat

Nasional

Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial

Nasional

PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan

Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel

Nasional

Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat

Nasional

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Nasional

Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick

Berita: Nasional - Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat •  Nasional - Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial •  Nasional - PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan •  Nasional - Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel •  Nasional - Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat •  Nasional - Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945 •  Nasional - Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick •