Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat

Selasa, 26 Oktober 2021 10:40

bapa irwan

Pemerintah mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan. Aturan ini dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan menilai aturan ini memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi. Dia berpendapat semestinya biaya tes PCR ditanggung pemerintah.

"Sejak awal sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban deritanya," ujar pria yang akrab disapa Irwan Fecho saat dihubungi, Jumat (22/10/2021).

Dia mengatakan, "Pemerintah berkontribusi besar menambah derita rakyat dengan mewajibkan PCR bagi penumpang pesawat tanpa menanggung biaya PCR-nya atau menurunkan harga menjadi terjangkau.".

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR ini sepakat masih rendahnya realisasi vaksinasi menjadikan PCR tetap salah satu alat menekan penyebaran Covid-19. Tetapi, pemerintah juga harus bijak dan tidak menambah beban masyarakat.

"Saya sepakat jika ditengah masih rendahnya persentasi realisasi vaksinasi oleh pemerintah maka wajib PCR menjadi salah satu kunci untuk menekan kenaikan covid-19 di tanah air. Tetapi yang utama adalah pemerintah harus punya solusi yang bijaksana dan bukan justru menambah derita rakyat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, jika pemerintah tidak mampu menanggung biaya PCR, maka setidaknya pemerintah bisa menurunkan kembali standar biaya PCR, karena nominal Rp 450.000-Rp 550.000 masih tinggi.

"Tentu harga PCR ini harus bisa diturunkan ke harga yang terjangkau oleh seluruh pengguna transportasi udara," desak legislator asal Kalimantan Timur ini.

( sumber : nasional.sindonews.com )

Berita Lainnya

Nasional

Respon Positif Surat KPU Percepat Pembahasan Jadwal Pemilu, Anwar Hafid: Lebih Cepat Lebih Baik

Nasional

Legislator PD Minta Mensos dan Kepala BNPB Pastikan Kelancaran Tanggap Darurat Semeru

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Imigrasi Cegah Varian Omicron

Nasional

China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Nasional

China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Nasional

China Minta Indonesia Stop Ngebor Minyak, Rizki Aulia: Jangan Takut, Aktivitas RI Di LCS Legal Secara Hukum Internasional

Nasional

Anggota DPR RI H.Nanang Samodra Salurkan Bansos di Lombok NTB

Nasional

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat

Berita: Nasional - Respon Positif Surat KPU Percepat Pembahasan Jadwal Pemilu, Anwar Hafid: Lebih Cepat Lebih Baik •  Nasional - Legislator PD Minta Mensos dan Kepala BNPB Pastikan Kelancaran Tanggap Darurat Semeru •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Imigrasi Cegah Varian Omicron •  Nasional - China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas •  Nasional - China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas •  Nasional - China Minta Indonesia Stop Ngebor Minyak, Rizki Aulia: Jangan Takut, Aktivitas RI Di LCS Legal Secara Hukum Internasional •  Nasional - Anggota DPR RI H.Nanang Samodra Salurkan Bansos di Lombok NTB •  Nasional - MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat •