Larangan Mudik, Lasmi: Masyarakat Sudah Taat, Pemerintah Jangan Buat Kebijakan yang Buat Gejolak

Selasa, 11 Mei 2021 05:04

bu lasmi (2)

Pemerintah telah secara resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran tahun 2021. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah telah melakukan pembatasan dan penyekatan arus mudik terutama yang menggunakan transportasi publik.

Larangan mudik ini mulai terlihat hasilnya di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan lapangan Komisi V DPR RI ke Stasiun Senen dan Jalur tol Cikampek pada Jumat (7/5/21).

Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani yang turut dalam kunjungan tersebut menyebut bahwa berdasar pantauan di lapangan, mayoritas masyarakat mentaati larangan tersebut.

"Bisa kita lihat bersama tadi di stasiun senen, suasana stasiun terkendali, arus jalan tol cikampek - pejagan juga masih belum sepadat masa mudik sebelum pandemi. Artinya mayoritas masyarakat mentaati pelarangan ini," kata Lasmi kepada wartawan, Jumat (7/5/2021).

"Masyarakat sudah berusaha untuk tetap dirumah. Harusnya usaha masyarakat ini diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat semakin yakin untuk tetap di rumah. Bukan malah membuat kebijakan yang membuat gejolak di masyarakat. seperti mengizinkan WNA untuk masuk ke Indonesia," tambah Bendahara Fraksi Demokrat ini.

"Sudah jelas beberapa pekan lalu angka lonjakan kasus covid19 meningkat tajam dibeberapa negara seperti India dan Malaysia. Seharusnya pemerintah melakukan pengetatan bahkan pelarangan. Ini kok WNA malah bebas masuk. Jangan salahkan masyarakat jika mereka merasa menjadi anak tiri di negeri sendiri," tegas Lasmi.

Lasmi juga meminta pemerintah menjadikan momen pelarangan mudik lebaran ini untuk penyempurnaan penerapan protokol kesehatan di bidang transportasi.

"Protokol kesehatan masih menjadi celah bagi oknum untuk bermain, ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Kasus seperti penggunaan antigen bekas dan suap agar WNA india boleh masuk tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Nasional

Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19

Nasional

Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan

Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19

Berita: Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •  Nasional - Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19 •  Nasional - Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan •  - Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 •