Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker

Rabu, 07 Oktober 2020 20:56

MARWAN CIK (1)

Kontroversi UU Cipta Kerja menjadi perhatian pers internasional.  The New York Times menurun berita tentang undang-undang 900-an halaman itu antara lain dengan mengutip Sekretaris FPD, Marwan Cik Asan.

“RUU memudahkan jalannya kegiatan usaha yang meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Tapi RUU ini juga sarat berbagai agenda yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat Indonesia,” kata Marwan Cik Asan, sebagaimana dikutip www.nytimes.com.

Tentu, karena dalam hal ini Fraksi Partai Demokrat (FPD) merupakan sumber kontra UU Ciptaker paling representatif karena menunjukkan sikap tegas menolak pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker dalam sidang paripurna DPR RI (5/10/2020). Saat itu, FPD bahkan melakukan aksi walkout alias meninggalkan sidang karena menilai hak menyampaikan pandangan telah diabaikan pimpinan sidang.

Newyorktimes menggambarkan pro kontra RUU Ciptaker sudah terjadi sejak pembahasan. Dalam hal ini, para wakil rakyat dari FPD sudah menyuarakan permintaan agar Klaster Ketenagakerjaan misalnya, dikeluarkan dari RUU.

Di samping itu, FPD juga meminta pembahasan ditunda agar pemerintah fokus pada penanganan pandemi. Karena pembahasan RUU yang sangat kompleks tersebut, membutuhkan pendalaman substansi, diskusi yang intens dan mendengar berbagai pandangan termasuk ahli terkait berbagai hal.

Sikap Demokrat, juga sejalan dengan kritis keras kelompok hak asasi manusia Amnesty International Indonesia (AII), sebagaimana ditulis Newyorktimes. Menurut AII, parlemen bertindak tanpa berkonsultasi dengan kelompok buruh dan hak asasi dan bahwa hasilnya adalah tindakan yang merampas hak pekerja Indonesia untuk bekerja dan tempat kerja.

Isu yang tak kalah penting adalah soal lingkungan, di samping masalah ketenagakerjaan yang kini terus ditentang buruh dan bahkan para mahasiswa. Terkait lingkungan, Newyorktimes menulis bahwa selama beberapa dekade, sebagian besar kerusakan hutan hujan Indonesia disebabkan oleh produsen kelapa sawit yang membakar lahan yang sangat luas untuk membuka perkebunan. Indonesia sendiri sebagai pengekspor utama minyak sawit.

Para ahli lingkungan berpendapat bahwa dengan menghilangkan tinjauan lingkungan untuk banyak proyek baru, undang-undang tersebut akan menyebabkan kerusakan hutan hujan primer. Padahal keberadaannya penting dalam mengendalikan emisi karbon dan memperlambat perubahan iklim.

Pendukung RUU Ciptaker mengatakan mereka mengharapkan tindakan itu menarik investasi asing. Tetapi beberapa investor asing mengatakan bahwa pelonggaran pembatasan pembakaran hutan akan berdampak sebaliknya.

Lalu disebutkan, bahwa beberapa jam sebelum pemungutan suara, sekelompok 36 investor global yang mewakili lebih dari 4 triliun dolar aset yang dikelola mengeluarkan surat terbuka menyerukan pemerintah Indonesia agar mendukung konservasi hutan dan lahan gambut serta mengambil pendekatan jangka panjang untuk pemulihan dari pandemi.

Dikatakan, para investor memperingatkan bahwa dengan membalikkan keuntungan baru-baru ini dalam pengurangan pembakaran, Indonesia dapat melanggar batasan yang sedang dipertimbangkan oleh Uni Eropa atas impor produk yang dihasilkan dari deforestasi.

Gejolak tampaknya masih akan terlihat. Disamping tekanan aksi massa, sejumlah kalangan juga sudah bersiap mengajukan judicial review atau peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Fraksi Partai Demokrat, sudah mengambil sikap jelas dan tegas, dalam hal ini. Bahkan sejak awal RUU ini akan dibahas DPR. (mediafpd/Mitha N, Windi T, Yasmin A)

 

Berita Lainya

Nasional

Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain

Nasional

Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit

Nasional

Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak

Nasional

Ibas Kritisi Bantuan UMKM

Nasional

Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi

Nasional

Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Nasional

Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran

Nasional

Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020

Berita: Nasional - Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain •  Nasional - Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit •  Nasional - Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak •  Nasional - Ibas Kritisi Bantuan UMKM •  Nasional - Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi •  Nasional - Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat •  Nasional - Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran •  Nasional - Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020 •