Kamis, 29 Januari 2015 00:00

Jambi - Kunjungan Kerja atau Kunker Komisi X DPR RI di Jambi, Kamis, membahas persiapan Ujian Nasional (UN) di provinsi itu yang menurut jadwal mulai dilangsungkan pada April 2015.

 

Dalam kunjer itu, Komisi X DPR RI ingin mengetahui sejauh mana persiapan yang dilakukan di Jambi.

Kunker Komisi X DPR RI itu didampingi Gubernur dan Ketua DPRD Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi beserta Kepala Dinas Kabupaten/kota se-provinsi Jambi, tokoh adat serta perwakilan guru di wilayah setempat.

 

Undangan yang hadir melakukan sesi tanya jawab dengan moderator Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, terlihat antusias mengikuti dan bertanya langsung kepada anggota Komisi X DPR RI.

 

Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, mengatakan, kunjungan kerja kali ini untuk meninjau secara langsung persiapan pelaksanaan UN di daerah, dan hasil kunjungan kerja dari seluruh anggota Komisi X akan dibahas dan dievaluasi untuk persiapan pelaksanaan UN.

 

"Kami ingin tahu kesiapan daerah, kalau untuk teknis persiapan kami tidak khawatir, setahu saya cost UN belum keluar jadi Diknas belum bisa lakukan apa-apa padahal UN tinggal dua bulan lagi," katanya.

 

Permasalahan anggaran pelaksanaan UN yang belum keluar ini menurut Reifky bisa menjadi kendala dan UN tidak bisa diselenggarakan tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Artinya bisa saja pelaksanaan UN diundur daripada dipaksakan kalau memang belum siap.

 

Anggota Komisi X Rinto Subekti, mengatakan, untuk teknis pelaksanaan menurutnya tidak ada masalah, seperti pengadaan soal yang pada UN kali ini tidak seperti tahun kemarin yang dilakukan secara sentralisasi. Pengadaan soal UN tahun 2015 dimungkinkan diadakan di daerah namun tender masih di pusat.

 

"Pelaksanaan kali ini sama seperti tahun kemarin, hanya saja bedanya ini bukan menentukan kelulusan tetapi hanya sebatas pemetaan pemerataan pendidikan, tahun ini UN tidak lagi melibatkan polisi," katanya.

Anggota Komisi X lainnya, Popong Otje Djundjunan atau yang lebih dikenal Ceu Popong, menambahkan, penerapan dua kurikulum yakni K-13 dan KTSP memang sering dikeluhkan, menurutnya hal ini tidak perlu terjadi apabila Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah mau mendengarkan saran dari DPR RI.

 

"Ada hal-hal yang tidak perlu terjadi kalau saja di kementerian mau mendengar kami. Tapi ini sudah telanjur ibarat nasi sudah menjadi bubur, ya kita lakukan perbaikan," katanya.

 

Kepala Sekolah SMA 1 Kota Jambi Arthur, mengatakan bahwa sekolah dalam hal ini setuju jika memang pelaksanaan UN diundur kalau memang belum siap dilaksanakan, apalagi ini menyangkut anggaran pelaksanaan UN dari pusat yang dikeluarkan.

 

Apalagi, katanya, SMA 1 Kota Jambi merupakan sekolah yang pada pelaksanaan UN kali ini menggunakan sistem tes berbasis komputer atau computer based test (CBT). Dengan masih minimnya komputer yang dimiliki oleh SMA 1 Kota Jambi sementara jumlah murid yang mencapai 230-an siswa peserta UN, Arthur khawatir pelaksanaannya tidak bisa berjalan maksimal.

 

Sumber : antaranews.com

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal

Nasional

Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

Nasional

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Berita: Nasional - Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal •  Nasional - Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal •  Nasional - Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK •  Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •