Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Masih Jadi PR Bersama

Kamis, 22 Agustus 2024 11:21 0

ibu vera f (1)

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada Rabu (21/8/2024) dengan agenda pembahasan laporan kinerja Kementerian Keuangan dalam APBN Tahun Anggaran 2023. Pada kesempatan tersebut Kemenkeu unjuk pencapaian termasuk dalam kebijakan efisiensi dan surplus laporan operasional, aset dan ekuitas.

Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy berharap Kementerian Keuangan bisa menularkan pencapaian tersebut pada instansi lain, baik di tingkat pusat dan daerah. Vera mengatakan bahwa peningkatan kualitas belanja daerah dan pusat masih menjadi perhatian DPR RI.

“Lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat, bukan di kementerian keuangan tapi di beberapa Kementerian lembaga lainnya dan daerah sudah menjadi permasalahan klasik.  Dengan pelaporan yang saat ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang mengalami peningkatan yang positif ini (semoga) bisa menularkan di kementerian lain maupun di daerah,” kata Vera dalam rapat.

Penguatan kebijakan belanja melalui sinkronisasi belanja daerah merupakan salah satu bahasan yang menjadi rekomendasi BPK atas laporan keuangan lembaga tersebut. Kualitas belanja sendiri merupakan bagian dari jargon “Spending Better” yang digaungkan Kemenkeu dalam penggunaan anggaran.

“Kan ini yang kita soroti setiap tahun Bu. permasalahan kualitas belanja daerah dan pusat Ini yang menjadi masalah terus-menerus. Tentunya kami titipkan kepada Kementerian Keuangan siapapun yang ingin melanjutkan supaya ini menjadi PR besar ketika kualitas belanja pusat dan daerah khususnya yang selalu mengalami realisasi kualitas belanja yang sangat tidak optimal,” tutur Vera yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI.

Sebelumnya, dalam paparan Menkeu disampaikan bahwa simplifikasi/otomasi proses bisnis memberikan dampak positif berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan dan optimalisasi pemberdayaan SDM. Hal ini menjadi upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di instansi tersebut. Adapun efisiensi yang dilakukan Kemenkeu pada kurun waktu 2020 - 2023 mencapai Rp2,21 triliun. (uc/rdn)

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

Ibas Resmi Menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR

Nasional

Jumlah Komisi Belum Ditentukan, Tunggu Jumlah K-L Dibentuk Presiden Terpilih

Nasional

RS Hermina Depok Siap Layani Masyarakat dan Anggota Dewan

Nasional

DPR Khawatir Jual Beli Pasal Imbas Gaji Hakim Tak Naik

Nasional

Kemitraan Komisi I dengan Kemenhan Selama Lima Tahun Terakhir Terjalin Sangat Baik

Nasional

BUMN PT PIS Perlu Miliki Armada Kapal Sendiri Guna Distribusi BBM ke Seluruh Indonesia

Nasional

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada 2024, Anggota DPR: Jangan Sampai Bikin Gaduh

Nasional

Marak Perundungan di Sekolah, Komisi X Minta Pemerintah Perbanyak Kegiatan Bagi Pelajar

Berita: Nasional - Ibas Resmi Menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR •  Nasional - Jumlah Komisi Belum Ditentukan, Tunggu Jumlah K-L Dibentuk Presiden Terpilih •  Nasional - RS Hermina Depok Siap Layani Masyarakat dan Anggota Dewan •  Nasional - DPR Khawatir Jual Beli Pasal Imbas Gaji Hakim Tak Naik •  Nasional - Kemitraan Komisi I dengan Kemenhan Selama Lima Tahun Terakhir Terjalin Sangat Baik •  Nasional - BUMN PT PIS Perlu Miliki Armada Kapal Sendiri Guna Distribusi BBM ke Seluruh Indonesia •  Nasional - Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada 2024, Anggota DPR: Jangan Sampai Bikin Gaduh •  Nasional - Marak Perundungan di Sekolah, Komisi X Minta Pemerintah Perbanyak Kegiatan Bagi Pelajar •