.jpg)
Pernyataan Tenaga Ahli Kepala Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan dalam menanggapi kritik dari mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) patut disesalkan. Pasalnya, Ade Irfan menuding pernyataan JK sebagai upaya provokasi.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto merasa prihatin dengan pernyataan tenaga ahli KSP itu. Menurutnya, kritik adalah hal wajar dalam sebuah negara demokrasi.
"Apakah ruang demokrasi, kebebasan ini hanya milik penguasa dan lingkaran terdekatnya? Tentu bukan," tegas Didik Mukrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (15/2).
"Saya juga nggak yakin Presiden Jokowi menginginkan itu. Sebaliknya saya yakin Presiden Jokowi pecinta demokrasi, karena beliau adalah presiden yang terpilih dua kali secara demokratis," sambungnya.
Logika dan nalar sehatnya, kata Didik, mestinya tidak mungkin Presiden Jokowi akan membunuh demokrasi dengan cara-cara atau kewenangan kekuasaan yang dimilikinya tersebut.
"Saya berharap ruang-ruang aroganisme dalam berdemokrasi tidak terjadi dan ditumbuhkembangkan, termasuk sikap-sikap terhadap para pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa kita. Kekuasaan itu ada batasnya, gunakan secara adil dan bijaksana," tegasnya.
"Mari perkuat kebenaran, jangan membenarkan yang kuat. Ingat! Cara berpolitik yang tidak memiliki spirit kebaikan dan kebajikan akan menghasilkan pemimpin yang instan dan minim integritas," demikian Didik Mukrianto.
Tenaga ahli Kepala Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menilai mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) ingin memprovokasi keadaan setelah melontarkan pertanyaan terkait kebebasan berpendapat berujung penangkapan.
"Jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Jusuf Kalla menyampaikan itu, dan disampaikannya dalam forum suatu partai, sepertinya dia ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/2) kemarin. 
