Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 11:33

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang- Undang (UU) dalam Sidang Paripurna yang digelar, Selasa, (18/1/2022).

Menanggapi hal itu, Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Sartono Hutomo berharap, agar pemerintah dapat benar-benar mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN terkait rencana pemindahan IKN.

Pasalnya, kata Sartono sapaanya, pemindahan IKN tentu membutuhkan sumber daya pembiayaan anggaran yang besar.

“Mengingatkan agar pemerintah dapat menentukan skala prioritas terkait pengelolaan keuangan negara, terlebih dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang mendukung dan masih terdampak pandemi Covid-19,” tegas Sartono.

sartono dpr

Sartono mengaku khawatir, pemindahan IKN hanya memberikan tambahan tekanan pembiayaan APBN ke depannya.

“Apalagi mengingat per akhir Desember 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp6.908,87 triliun,” ungkap Sartono.

Tidak hanya itu, Sartono menegaskan, pemerintah tidak terburu-buru dalam melakukan pemindahan IKN. Sartono menekankan, harus menetapkan waktu secara cermat dan tepat.

“Karena rencana perpindahan Ibu Kota Negara ini tidak boleh meleset, jangan sampai perpindahan IKN ini adalah sesuatu hal yang mubazir,” pungkas Kepala Departemen Bidang Perekonomian DPP Partai Demokrat ini.

Laporan: Sulistyawan

( sumber : kedaipena.com )

 

Berita Lainnya

Nasional

Bambang Purwanto: Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Hancurkan Petani

Nasional

Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang!

Nasional

Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah

Nasional

Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5

Nasional

Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon

Nasional

Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat

Nasional

Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat

Nasional

Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak

Berita: Nasional - Bambang Purwanto: Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Hancurkan Petani •  Nasional - Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang! •  Nasional - Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah •  Nasional - Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5 •  Nasional - Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon •  Nasional - Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat •  Nasional - Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat •  Nasional - Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak •