Sabtu, 09 Mei 2020 04:21

AAAhermankhaeron

‘’Saya ingin Komisi VI segera mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UKM, serta manajemen atau pengelola Koperasi Indosurya. Dari situ kita dapat mengukur dan menakar kemampuan Indosurya untuk mengembalikan dana nasabah, mulai dari besarannya hingga waktu pencicilan sampai kapan, juga untuk mengetahui apakah ada tindak pidana di dalamnya.’’

Demikian dikatakan Anggota Komisi VI dari FPD, Herman Khaeron dalam rapat virtual dengan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (ISP), Jumat (8/5/2020). Permintaan ini terkait dengan kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (ISP) terhadap nasabahnya. Uang triliunan rupiah yang ditanamkan di koperasi ini pun tak jelas keberadaannya.

Para nasabah dan karyawan Indosurya diundang Komisi VI DPR untuk melakukan rapat dengan pendapat. Mereka mencurahkan keluh kesahnya.

‘’Kita bisa lihat dalam setiap profil Indosurya mereka selalu menunjukkan Indosurya Simpan Pinjam merupakan bagian dari Indosurya Group,’’ kata Irvan, perwakilan Indosurya.

Gagal bayar di ISP dimulai 10 Februari 2020. Namun saat itu hanya menimpa beberapa nasabah dalam lingkup yang kecil. Kemudian pada 10-12 Februari, manajemen ISP masih mengadakan acara perayaan Imlek di Sun City, Jakarta dengan mengundang para nasabah dan berusaha menutupi keadaan. Bahwaseolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Dikatakan, saat itu masih mengundang nasabah melakukan top up dengan tambahan benefit cash back atau travel voucher. Lalu pada 24 Februari 2020 beberapa nasabah mulai menerima surat dari koperasi Indosurya bahwa uang di deposito atau simpanan tidak bisa dicairkan. Uang itu baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nominal aum.

Tanggal 7 Maret, para nasabah mengaku menerima pemberitahuan via WA bahwa nasabah bisa menarik tabungan mereka mulai 9 maret 2020 dengan batas pengambilan Rp 1 juta per nasabah. Saat itu, hanya dibatasi 50 nasabah per hari dan antrean sangat panjang.

Setelah itu pada 12 Maret 2020 nasabah menerima undangan untuk bertemu dengan pihak ISP. Pada pertemuan tersebut setiap nasabah diminta memilih opsi pembayaran yang diinginkan, opsi tersebut tergantung AUM dari setiap nasabah dengan tempo pembayaran antara 3-10 tahun.

‘’Sejak pertemuan itu sampai saat ini tidak ada update dari pihak Indosurya,’’ tambah Irvan.

Meneruskan responsnya, Herman menyatakan bahwa nasabah pasti tergiur bunga cukup besar ditawarkan Koperasi ISP dibanding lembaga keuangan konvensional lainnya. Karena itu jadi kurang berhati-hati.

‘’Aspek pengawasan yang lemah juga harus menjadi catatan khusus bagi Kementerian Koperasi dan UKM. Banyak lembaga keuangan yang bermasalah. Kejadian seperti ini selalu berulang kalau pemerintah tidak memberikan sangsi tegas. Jika Indosurya bisa memiliki dana nasabah sebesar Rp 10 triliun, maka sudah seharusnya bisa jamin anggaran yang sama. Banyak Koperasi yang juga serupa kondisinya, sama seperi lembaga umroh yang memiliki prinsip sama. Jadi kalau pemerintah tidak memberikan pengawasan yang tepat maka ini akan terus terjadi,’’ papar Kang Hero, demikian wakil rakyat ini akrab disapa.

Herman juga meminta para pihak menjelaskan kepada dewan perjanjian awal koperasi. ‘’Bahwa dengan status nasabah sebagai anggota koperasi, apakah ada untung sama untung dan rugi sama rugi? Agar kita mampu memperjuangkan hak nasabah. Katakalah, mungkin Indosurya ini punya aset lain yang bisa disita. Tidak jauh masalah ini serupa dengan Jiwasraya yang gagal bayar. Jadi, segera panggil Menteri Koperasi,’’ kata Kang Hero.

Irvan—perwakilan nasabah Indosurya—menjelaskan, lembaga itu tidak berbeda dengan koperasi dan perbankan umumnya. Karena sistem yang diterapkan menggunakan nama koperasi, tapi sistemnya perbankan.

‘’Alasan kita menaruh dana di Indosurya karena bukan hanya bunga yang diberikan, tapi ada penjelasan bahwa ISP diawasi LPS dan OJK. Banyak dari kami yang baru tahu bahwa ISP ini adalah Koperasi, karena selama ini tidak tertera jelas dalam setiap bukti finansial. Kami menjadi percaya karena memang cara managemen ISP mendekati nasabah ini sifatnya on trust dengan turut menjelaskan rangkaian bisnis Indosurya dari sekuritas, finance, properti dll,’’ katanya.

Ditambahkan, ISP cukup meyakinkan karena banyak orang besar yang terlibat menyimpan nasabah ISP seperti pemilik Dapoer Solo, Group Bos Tanah Abang, dan Ketua Ferarri Club.

‘’Pemimpin Indosurya juga sering approach nasabah dengan pelayanan yang baik. Kami ketika melakukan transfer dana hanya diberikan bukti berupa buku dan bilyet. Dalam bilyet hanya tertera bunga, sesuai dengan kelas nasabah antara 8 – 9 persen. Tapi saat diperiksa Bareskrim, pimpinan Indosurya tidak merasa mendatangani bilyet yang diberikan pada nasabah,’’ jelas Irvan lagi.

Menanggapi hal ini, Herman Khaeron menyatakan bahwa itu menunjukan adanya dugaan penipuan. ‘’Saya kira ini memang penipuan, di awal ada optimisme yang besar dari Indosurya. Harus jelas memang, afiliasi Indosurya ini ke mana? Silakan pimpinan dan tim tenaga ahli menelusuri ke mana afiliasi Indosurya, agar kita bisa memfasilitasi dana nasabah supaya kembali, seperti nasabah Jiwasraya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, karena nanti sistem keuangan di Indonesia akan rusak. Saya setuju agar dibuat rapat gabungan dengan OJK, saya tidak sepenuh hati diawal dengan adanya OJK waktu Pansus itu, meski memang ini adalah amanah UU sehingga harus dilakukan. Ada klausul memang jika terjadi masalah bisa dikembalikan ke BI,’’ papar Herman lagi.

(mediafpd/samti wira)

Berita Lainya

Nasional

Waketum Demokrat Kritik Pelebaran Defisit dalam APBN 2020

Nasional

Demokrat: New Normal Bentuk Kekalahan Perang Pemerintah

Nasional

Melani Suharli Serahkan Sembako Bagi Para Pedagang Pujasera Nyi Ageng Serang

Nasional

8.000 Paket Sembako dari Vera Vebyanthy

Nasional

Setelah Paser dan Kutim, Program Padat Karya Usulan Irwan Pun Berjalan di Kukar

Nasional

BPJS Naik, Muraz: Pemerintah Jangan Kuping Gajah!

Nasional

Peduli Dampak Covid-19, Herman Khaeron Sambangi Rumah Sakit dan Masyarakat

Nasional

Irwan Fecho: Kebijakan Pak Jokowi Bikin Rakyat Makin Ambyar

Berita: Nasional - Waketum Demokrat Kritik Pelebaran Defisit dalam APBN 2020 •  Nasional - Demokrat: New Normal Bentuk Kekalahan Perang Pemerintah •  Nasional - Melani Suharli Serahkan Sembako Bagi Para Pedagang Pujasera Nyi Ageng Serang •  Nasional - 8.000 Paket Sembako dari Vera Vebyanthy •  Nasional - Setelah Paser dan Kutim, Program Padat Karya Usulan Irwan Pun Berjalan di Kukar •  Nasional - BPJS Naik, Muraz: Pemerintah Jangan Kuping Gajah! •  Nasional - Peduli Dampak Covid-19, Herman Khaeron Sambangi Rumah Sakit dan Masyarakat •  Nasional - Irwan Fecho: Kebijakan Pak Jokowi Bikin Rakyat Makin Ambyar •