Komisi X DPR RI mendukung adanya kolaborasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan perguruan tinggi guna atasi persoalan penyerapan tenaga. Sebab, terjadi ketimpangan antara jumlah pencari kerja lulusan perguruan tinggi dengan penyerapan tenaga kerja, khususnya di Dunia Usaha dan Dunia Undustri (DUDI).
Catatan tersebut menjadi satu di antara sorotan Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf. Menurut Komisi X, kolaborasi dan sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan DUDI diperlukan untuk saling memahami kebutuhan masing-masing. Karena itu, Panja Perguruan Tinggi Komisi X menyatakan dukungan kepada tiga instansi tersebut guna mengatasi persoalan tenaga kerja ini.
“Komisi X DPR RI mendukung KADIN dan HIPMI untuk terus melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” ujar Dede Yusuf saat membacakan rekomendasi dan catatan hasil Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Ditemui selesai rapat, politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa KADIN mengusulkan pengembangan kewirausahaan sebagai salah satu solusi mengatasi celah penyerapan tenaga kerja di bidang industri. Melihat potensi perekonomian yang besar dari sektor wirausaha dan peluang-peluang yang terbuka, ia pun menyayangkan minimnya pendidikan kewirausahaan yang diberikan dalam lingkungan kampus.
“KADIN tadi mengusulkan harus dikembangkan zona baru, yaitu menjadi wirausahawan. Karena wirausahawan ini penyumbang GDP kita yang terbesar. Hampir 60 persen GDP kita adalah dari sektor usaha, di mana 90 persen nya atau lebih dari sektor UMKM. Artinya peluang menjadi wirausaha juga sangat terbuka. Namun kan di kampus jarang sekali diberikan pendidikan-pendidikan tentang kewirausahaan,” jelasnya kepada Parlementaria.
Terkait dengan hubungan perguruan tinggi dengan DUDI, Dede menyebutkan bahwa nantinya Panja Perguruan Tinggi Komisi X akan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan lapangan kerja maupun dunia kewirausahaan. Sehingga, kampus dapat menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan baik sektor industri maupun wirausaha, Hal ini ditujukan agar tidak semua lulusan perguruan tinggi menjadi pencari kerja.
“Nanti kami akan memberikan rekomendasi Panja Perguruan Tinggi yang harus mengadopsi terhadap demand and supply. Kebutuhan lapangan kerja yang dibutuhkan apa? Lalu (kebutuhan) zona baru yang disebut dengan kewirausahaan juga apa? Itu yang harus disiapkan oleh kampus, oleh perguruan tinggi sehingga tidak berlomba-lomba mengejar lowongan kerja itu saja. Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) yang cukup berat bagi pemerintah dan tentu bagi kita semua untuk membuat kebijakan,” ungkap Legislator Dapil Jawa Barat II.
Selain terkait dengan SDM, pada agenda rapat tersebut Panja Perguruan Tinggi Komisi X juga memiliki beberapa catatan lainnya. Yaitu, perlu adanya kerjasama KADIN dan HIPMI dengan perguruan tinggi dalam penyesuaian kurikulum dengan kemampuan lulusan perguruan tinggi. Juga perlu adanya kejelasan terkait perencanaan SDM, yang meliputi bidang yang dibutuhkan oleh DUDI, kompetensi yang harus dimiliki serta ketercukupan tenaga kerja yang tersedia. Perguruan tinggi, tegasnya, dapat menyesuaikan kurikulumnya dengan perencanaan tersebut, sehingga dapat terjadi link and match.
Panja juga mendorong HIPMI maupun KADIN untuk secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan perguruan tinggi dan program turunannya serta memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. (uc/rdn)
( sumber : dpr.go.id )
