Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI melakukan RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
“Kami (Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X) menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang telah memberikan masukan dan saran mengenai pembiayaan pendidikan,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan saat membacakan kesimpulan RDPU.
Dari beberapa masukkan yang disampaikan, Dede mendorong masing–masing Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan.
“Setiap Perguruan Tinggi BH harus memiliki keunggulan komparatif terutama dalam memenuhi kebutuhan industri. Riset yang berbasis industri dan hasilnya harus menjadi produk yang diperlukan karena saat ini riset kita belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan industri,” katanya.
Pihaknya juga mempertimbangkan gagasan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui online learning. Sehingga dapat menjangkau mahasiswa lebih banyak dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Komisi X DPR RI mendorong integrasi online learning sebagai alternatif biaya pendidikan yang lebih terjangkau. Namun, kami juga harus mempertimbangkan bagaimana implementasinya tanpa menghilangkan kesempatan bagi sektor swasta," tambahnya.
Kemudian, Ia juga mempertimbangkan gagasan tentang adanya tabungan pendidikan yang dikelola pemerintah untuk menjamin orang tua yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga sudah memiliki kesiapan pembiayaan. "Konsep asuransi pendidikan juga perlu dipertimbangkan, agar keluarga dapat menyiapkan biaya pendidikan anaknya tanpa khawatir,” katanya.
Terakhir, Pihaknya berharap, Para Ikatan Alumni dapat berperan aktif dalam memperluas jaringan dan peluang bagi civitas akademika. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. (rnm/aha)
( sumber : dpr.go.id )