Selasa, 21 April 2020 20:54

IrwanKaltim

Anggota Komisi V dari FPD, Irwan Fecho menyampaikan bahwa pembelian karet di wilayah Kalimantan Timur belum masuk dalam refocusing program pro rakyat pemerintah yang tersebar di beberapa direktorat jenderal.
‘’Kenapa di Kaltim belum masuk? Padahal ada 84 ribu hektar petani karet produktif di sana. Harapannya ada asas keadilan,’’ kata Irwan dalam rapat kerja Komisi V yang dilakukan secara virtual dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Selasa (21/4/2020).
Rapat kerja ini membahas realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2020 serta realokasi anggaran kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI Tahun Anggaran 2020 terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.
Irwan juga menyampaikan keluhan terkait bantuan langsung tunai terkait dengan sulitnya merealisasikan bantuan bedasarkan kriteria warga miskin yang riil. Ia juga mempertanyakan jumlah bantuan yang sama di setiap desa, padahal besaran desa berbeda-beda dan karenanya, jumlah penerima BLT harusnya juga berbeda.
‘’Bagaimana Kementerian memastikan kriteria penerima BLT akurat? Data apa yang dipakai sebagai double croscheck? ‘’
Pemerintah kemudian menyatakan, masukan dari Irwan dan Komisi V umumnya akan dicermati dan dilaksanakan. Raker ini akhirnya menyimpulkan kepada Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR dan Kemendes PDTT agar dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran masing-masing untuk memprioritaskan program Padat Karya Tunai dan bantuan sosial kepada masyarakat luas yang terimbas pandemi Covid-19. Tujuannya, yakni dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Komisi V DPR RI juga meminta Kemenhub, Kementerian PUPR dan Kemendes PDTT untuk mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per masing-masing Eselon I sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 54 tahun 2020 serta Surat Edaran Menkeu No. S-302/MK.02/2020 mengenai Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.
Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemenhub, Kementerian PUPR dan Kemendes PDTT untuk melanjutkan pembahasan bersama pada rapat berikutnya berdasarkan penyampaian perkembangan penganggaran dari tiap Kementerian.
Irwan sendiri secara khusus menyampaikan terimakasih karena protek di Kalimantan Timur tidak ada yang ditunda. Catatannya, ‘’Kalau dilihat silpa di PUPR diperoleh dari beberapa selisih penawaran pada beberapa lelang dengan margin cukup besar. Kedepannya daripada besar itu lebuh baik dianggarkan langsung untuk program kerakyatan,’’ kata Irwan.
Sementara kritik Irwan mengenai koordinasi pemerintah pusat dengan daerah terkait PSBB, dijawab Luhut B Panjaitan bahwa koordinasi sudah dan selalu dilakukan.
‘’Tidak mungkin kami tidak berkoordinasi. Minimal 2 kali sehari kami bertemu secara virtual dengan Presiden. Bisa 2 sampai 3 kali berkoordinasi dengan kepala daerah, baik DKI, Banten, Jawa Barat, dan daerah-daerah lain. Tidak hanya dengan pertemuan virtual, tentu juga dilanjutkan dengan teleponan. Koordinasi terus dilakukan, termasuk dalam memutuskan masalah-masalah seperti mudik, penggunaan atau pembatasan transportasi, dan lain-lain,’’ kata Luhut.
(mediafpd)

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal

Nasional

Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

Nasional

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Berita: Nasional - Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal •  Nasional - Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal •  Nasional - Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK •  Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •