Komisi IX Terima Masukan Terkait PP Pengupahan

Senin, 22 Februari 2016 00:00

Panja Pengupahan Komisi IX DPR menerima masukan terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dari berbagai pihak. “Masukan ini, nantinya akan menjadi bahan rekomendasi Komisi IX DPR kepada Pemerintah untuk mencari jalan kaluar demi mensejahterakan semua pihak,” kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat RDP dengan Dewan Pengupah Nasional, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

Selain itu, tambah politisi Partai Demokrat itu, juga untuk mensejahterakan para pekerja demi meningkatkan kompetensi pekerja yang lebih produktif. “Kita juga harus memperhatikan, serbuan pekerja asing yang masuk ke Indonesia dengan kemampuan melebihi pekerja kita,”tegas Dede.

Senada dengan Anggota Komisi IX Ali Mahir mengatakan Panja Pengupahan ini intinya kita menjaring masukan karena kami masih melihat salah satu unsur di PP 78  tidak sejalan dengan UU Ketenagakerjaan, dimana PP tersebut lebih  cenderung menguntungkan pengusaha dan investor.

“Kami mengharapkannya hal tersebut selaras, dan tidak merugikan kedua belah pihak, untuk itu, kita akan melakukan penyesuaian guna penyempurnaan PP No. 78 ini,”tegas Ali.

Sementara itu, dalam masukannya, Ketua Dewan Pengupahan Nasional Irianto Simbolon, menjelaskan, salah satunya mengenai formula perhitungan upah minimum.

“Penetapan UM dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang diatur dengan peraturan menteri,”jelas Irianto.

Upah minimum yang akan ditetapkan, tambahnya, adalah upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu, sampai dengan periode September tahun berjalan.

“Bagi daerah yang upah minimum provinsinya masih dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Gubernur wajib menyesuaikan UMP sama dengan KHL secara bertahap paling lama empat tahun sejak PP tentang Pengupahan di undangkan,”tegasnya.

Selanjutnya, terang Irianto, pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan PP ini paling lama dua tahun terhitung sejak PP ini di undangkan.(sumber.dpr.go.id)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •