Komisi IX: Drs. H. Anwar Hafid, M.Si, dan Balai POM Palu Gencar Sosialisasikan Keamanan Obat Dan Makanan

Sabtu, 26 September 2020 06:14

anwar

Anggota Komisi IX DPR-RI Drs H Anwar Hafid MSi, bekerjasama dengan Balai Pengasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palu gencar melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) obat, makanan dan kosmetik
di Cafe Tanaris Kota Palu Kamis (24/9/2020).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kadis Kesehatan Kota Palu dr Huseima, MKes, diikuti oleh tokoh masyarakat dengan nara sumber anggota DPR-RI Drs H Anwar Hafid dan Kepala BPOM Palu Fauzi Ferdiansyah. SSi. APt

Menurut Anwar Hafid, selama ini mayoritas masyarakat tidak selektif menggunakan obat-obatan dan makanan. Sehingga pemerintah memprogramkan hal itu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara penggunaan obat dan makanan yang benar.

” Kita lihat di masyarakat ada makanan yang kadaluwarsa dan obat-obatan yang tidak memenuhi standar. Kosmestik juga begitu. Karena itu BPOM bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI terus melakukan sosialisasi. Harapannya, masyarakat bisa mengawasi dirinya sendiri tentang bagaimana cara menggunakan makanan, obat-obatan dan kosmetik sesuai standar ketentuan yang berlaku,” katanya.

AH

” Saya berharap semua peserta tidak terjebak masalah obat, makanan dan kosmetik,”kata Anwar Hafid.

Anwar Hafid juga mengungkapkan, pentingnya perang melawan penyebaran Covid 19, karena salah satu pintu masuk virus corona melalui obat dan makanan.

Olehnya itu harap anggota Fraksi Partai Demokrat ini, kepada seluruh peserta, kiranya bisa menjadi duta perang melawan Covid 19, dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan serta menjaga jarak.

Meski demikian Anwar Hafid juga menekankan bahwa Covid 19 bukanlah penyakit yang menakutkan. Kekhawatiran masyarakat karena corona ini sudah menjadi pandemi, sehingga menjadi ketakutan yang luar biasa.

” Yang harus ketahui bahwa angka kematian akibat penderita TBC lebih besar ketimbang penderita Covid 19,” tandasnya.

Sementara Kepala Balai POM Palu  Fauzi Ferdiansyah. SSi. APt, menjelaskan, kegiatan ini penting dilaksanakan agar masyarakat memiliki pengetahuan untuk berperan aktif melakukan pengawasan terhadap obat, makanan dan kosmetik, baik pemerintah, masyarakat maupun produsen punya kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan.

Menurut Fauzi, jika semua bentuk pengawasan dilakukan, masyarakat akan merasa aman dalam mengonsumsi jenis obat dan makanan yang disebarkan.

Olehnya, ia meminta kepada para peserta untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengkonsumsi obat dan makanan. Utamanya menyangkut , masa kedaluwarsa, nomor izin edar, dan jenis komposisinya.

” Jika hal tersebut sesuai ketentuan maka masyarakat akan merasa aman dalam mengonsumsinya,” pungkas Fauzi.

anwar 1

Berita Lainya

Nasional

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat

Nasional

Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Nasional

Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

Nasional

Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada

Nasional

Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis

Nasional

Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19

Nasional

Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar

Nasional

Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker

Berita: Nasional - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat •  Nasional - Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang •  Nasional - Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo •  Nasional - Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada •  Nasional - Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis •  Nasional - Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19 •  Nasional - Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar •  Nasional - Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker •